TUGAS KE 4 SISTEM EKONOMI: KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU

 # SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

### Kajian Mendalam Bab 4

---

# BAB 4: SISTEM EKONOMI: KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU

---

## A. Definisi dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi: Perspektif Komparatif

### 1. Makna "Sistem" dan "Sistem Ekonomi"

Secara umum, *sistem* adalah kumpulan unsur yang saling berhubungan dan bekerja menuju tujuan tertentu. Dalam kajian ekonomi perbandingan (*comparative economic systems*), sistem ekonomi dipahami sebagai **keseluruhan lembaga, aturan, dan mekanisme yang digunakan suatu masyarakat untuk menjawab persoalan ekonomi pokoknya**. Para ahli perbandingan sistem ekonomi seperti Gregory Grossman dan Tjalling Koopmans bersama John Michael Montias merumuskan pendekatan serupa: sistem ekonomi dilihat sebagai kombinasi lembaga dan mekanisme yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi.

Tiga pertanyaan klasik yang dijawab setiap sistem ekonomi adalah: **apa** yang diproduksi, **bagaimana** memproduksinya, dan **untuk siapa** hasilnya didistribusikan. Perbedaan jawaban atas tiga pertanyaan ini, dan atas pertanyaan yang lebih mendasar tentang *siapa yang memutuskan* dan *atas dasar nilai apa*, melahirkan ragam sistem ekonomi.

### 2. Unsur-Unsur Pokok Sistem Ekonomi

Meskipun rumusan para ahli berbeda-beda, unsur-unsur berikut lazim dipakai sebagai kerangka analisis:

1. **Landasan nilai dan ideologi.** Pandangan tentang manusia, tujuan hidup, dan makna kesejahteraan yang menjadi pijakan sistem.

2. **Pola kepemilikan (*property rights*).** Siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan sumber daya: individu, kelompok, negara, atau kombinasinya.

3. **Mekanisme koordinasi.** Bagaimana keputusan ekonomi diselaraskan: melalui pasar dan harga, perencanaan pusat, tradisi dan komunitas, atau campuran.

4. **Peran negara.** Seberapa jauh negara mengatur, menyediakan, mengawasi, atau menjalankan sendiri kegiatan ekonomi.

5. **Motivasi dan insentif.** Apa yang mendorong orang bekerja dan berinvestasi: laba, upah, status, kewajiban moral, ibadah, atau solidaritas.

6. **Mekanisme distribusi dan redistribusi.** Bagaimana hasil ekonomi dibagi, termasuk instrumen koreksi atas ketimpangan.

7. **Kelembagaan dan hukum.** Bentuk usaha, pasar keuangan, aturan kontrak, dan lembaga pengawasan yang menopang jalannya sistem.

### 3. Tiga Model Pembanding: Kapitalisme, Sosialisme, dan Ekonomi Campuran

**Kapitalisme (liberal-pasar).** Berakar pada pemikiran Adam Smith (*The Wealth of Nations*, 1776) dan tradisi klasik-neoklasik. Ciri utamanya: kepemilikan swasta atas alat produksi, mekanisme harga dan persaingan sebagai pengoordinasi, motif laba sebagai penggerak, dan peran negara yang pada prinsipnya terbatas. Kritiknya dibahas pada sub-bab B.

**Sosialisme (terencana-kolektif).** Berakar pada kritik Marx (*Das Kapital*, jilid pertama 1867) terhadap kapitalisme. Ciri utamanya: kepemilikan negara atau kolektif atas alat produksi, perencanaan pusat sebagai pengoordinasi, dan penekanan pada kesetaraan hasil. Dalam bentuk paling ketatnya (ekonomi komando ala Uni Soviet), harga dan alokasi sumber daya ditetapkan oleh perencana pusat.

**Ekonomi campuran (*mixed economy*).** Hampir semua negara modern berada di antara dua kutub: pasar berjalan dengan regulasi, pajak, dan jaminan sosial. Sistem ini diwarnai berbagai variasi, dari model liberal-pasar sampai negara kesejahteraan (*welfare state*) ala Skandinavia.

### 4. Sistem Ekonomi Islam: Unsur-Unsurnya

Para ekonom Muslim kontemporer seperti Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi memetakan unsur ekonomi Islam sebagai berikut:

| Unsur | Rumusan dalam kerangka Islam |

|---|---|

| Landasan nilai | Tauhid, khilafah (amanah), 'adl, dan orientasi *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) |

| Kepemilikan | Kepemilikan mutlak milik Allah; kepemilikan manusia bersifat amanah; dikenal kepemilikan individu, umum (*'ammah*), dan negara |

| Mekanisme koordinasi | Pasar yang bebas dari praktik terlarang (riba, gharar, maysir, penimbunan, penipuan), dengan pengawasan etis (*hisbah*) |

| Peran negara | Menjamin keadilan, menegakkan aturan pasar, mengelola harta umum, menjamin kebutuhan dasar |

| Motivasi | Kerja sebagai ibadah, mencari karunia Allah, tanggung jawab sosial, dan pertanggungjawaban akhirat |

| Distribusi | Zakat sebagai kewajiban, infaq, shadaqah, wakaf, hukum waris, larangan riba |

| Kelembagaan | Akad-akad syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna'), lembaga keuangan syariah, baitul mal, lembaga wakaf |

### 5. Sistem Ekonomi Pancasila: Unsur-Unsurnya

Gagasan Ekonomi Pancasila dalam wacana akademik Indonesia digulirkan antara lain oleh Emil Salim sejak pertengahan 1960-an dan dikembangkan secara luas oleh Mubyarto (bersama Boediono dalam karya *Ekonomi Pancasila*, awal 1980-an). Mubyarto merumuskan lima ciri pokok yang sering dikutip:

1. **Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral**, bukan semata rangsangan material.

2. **Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial**, sehingga kesenjangan tidak dibiarkan melebar.

3. **Nasionalisme ekonomi**, yaitu prioritas pada kepentingan dan kemandirian ekonomi nasional dalam hubungan dengan pihak luar.

4. **Koperasi sebagai sokoguru perekonomian**, sebagai wujud asas kekeluargaan.

5. **Keseimbangan antara perencanaan sentral dan desentralisasi**, agar koordinasi nasional berjalan tanpa mematikan prakarsa daerah dan rakyat.

Landasan konstitusional utamanya adalah **Pasal 33 UUD 1945**. Rumusan asli beserta penjelasannya menegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua, kemakmuran masyarakat diutamakan di atas kemakmuran orang seorang, cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amandemen keempat (2002) menambahkan ayat (4) yang memuat prinsip efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### 6. Tabel Perbandingan Komparatif

| Unsur | Kapitalisme | Sosialisme | Ekonomi Islam | Ekonomi Pancasila |

|---|---|---|---|---|

| Nilai dasar | Kebebasan individu, efisiensi | Kesetaraan, kolektivitas | Tauhid, 'adl, falah | Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial |

| Kepemilikan | Dominan swasta | Dominan negara/kolektif | Majemuk: individu, umum, negara; semuanya amanah | Majemuk: swasta, koperasi, negara (Pasal 33) |

| Koordinasi | Pasar dan harga | Perencanaan pusat | Pasar beretika + hisbah | Pasar terkelola, perencanaan dan musyawarah |

| Peran negara | Terbatas | Dominan | Penjamin keadilan dan kebutuhan dasar | Menguasai sektor vital, mengatur, menyejahterakan |

| Motivasi | Laba | Kewajiban kolektif, upah | Ibadah, falah, tanggung jawab | Rangsangan ekonomi, sosial, dan moral |

| Distribusi | Pasar (redistribusi minimal) | Negara | Zakat, infaq, wakaf, waris | Pajak, jaminan sosial, koperasi, pemerataan |

| Bentuk usaha khas | Korporasi | Perusahaan negara/kolektif | Syirkah, mudharabah, wakaf produktif | Koperasi, BUMN, usaha swasta, UMKM |

### 7. Pelajaran Konseptual

Dari perbandingan ini ada dua kesimpulan awal. Pertama, ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila sama-sama **menolak pemisahan ekonomi dari nilai** dan sama-sama menganut **kepemilikan majemuk**, sehingga keduanya tidak identik dengan kapitalisme maupun sosialisme. Kedua, keduanya berbeda tingkat: ekonomi Islam memiliki perangkat hukum muamalah yang rinci, sedangkan Ekonomi Pancasila lebih berupa **kerangka nilai dan konstitusional** yang masih memerlukan penjabaran kelembagaan. Perbedaan tingkat inilah yang kelak memungkinkan keduanya saling melengkapi, sebagaimana dibahas pada sub-bab C dan E.

---

## B. Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme: Suara Pancasila dan Islam

### 1. Prinsip Kritik yang Adil

Sebelum mengkritik, kajian akademik perlu mengakui capaian masing-masing sistem. Kapitalisme pasar terbukti mendorong inovasi, produktivitas, dan peningkatan taraf hidup global dalam skala besar; sosialisme dan negara kesejahteraan memperkenalkan perhatian serius pada jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan publik. Kritik berikut karenanya diarahkan pada **titik lemah struktural dan asumsi nilai**, bukan menolak seluruh pengalaman kedua sistem.

### 2. Kritik Pancasila terhadap Kapitalisme

Para pendiri bangsa memandang kapitalisme melalui pengalaman kolonial, yaitu ekonomi yang menempatkan rakyat bumiputera sebagai tenaga murah dan sumber komoditas bagi modal asing (lihat Bab 3.C). Dari sini lahir beberapa kritik pokok:

- **Individualisme ekonomi.** Bung Hatta menolak pandangan bahwa kemakmuran masyarakat dapat diserahkan pada persaingan bebas individu. Dalam semangat Pasal 33, kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

- **Konsentrasi kekuasaan ekonomi.** Persaingan bebas tanpa pengaturan cenderung melahirkan monopoli, oligopoli, dan dominasi modal besar atas usaha kecil. Rumusan "cabang produksi penting dikuasai negara" dimaksudkan sebagai pencegah penguasaan sektor vital oleh segelintir pihak.

- **Pengabaian dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial.** Sila kedua dan kelima menuntut agar manusia tidak diperlakukan semata sebagai faktor produksi dan agar hasil pembangunan merata.

- **Ketergantungan dan ketidakmandirian.** Sistem pasar global yang tidak dikelola dapat menempatkan negara berkembang pada posisi subordinat, sehingga muncul tuntutan nasionalisme ekonomi.

### 3. Kritik Islam terhadap Kapitalisme

Kritik Islam bertumpu pada norma yang eksplisit dalam sumber hukumnya:

- **Riba.** Larangan tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279, dengan alasan keadilan: keuntungan pasti atas pinjaman tanpa menanggung risiko usaha, dan beban yang menumpuk pada peminjam, dipandang sebagai kezaliman. Sistem keuangan berbasis bunga karenanya ditolak dan diganti dengan skema bagi hasil dan jual beli riil.

- **Spekulasi dan ketidakpastian berlebihan.** Larangan gharar dan maysir (misalnya QS. Al-Ma'idah ayat 90) dipandang sebagai pagar terhadap perilaku keuangan yang memisahkan keuntungan dari aktivitas produktif riil.

- **Penimbunan dan monopoli.** QS. At-Taubah ayat 34 mengecam penimbunan harta, dan hadits-hadits melarang *ihtikar* (menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga).

- **Kepemilikan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab.** Tauhid ekonomi menjadikan kepemilikan sebagai amanah; QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya.

- **Konsumerisme dan pemborosan.** Larangan *israf* (QS. Al-A'raf ayat 31) mengkritik gaya hidup yang menjadikan konsumsi tanpa batas sebagai tujuan.

- **Orientasi dunia semata.** Islam menolak menjadikan akumulasi materi sebagai tujuan akhir; QS. Al-Qashash ayat 77 memerintahkan manusia mengejar akhirat tanpa melupakan bagian duniawinya.

Para ekonom Muslim juga menunjuk krisis keuangan berulang (misalnya 1929 dan 2008) sebagai indikasi kerapuhan struktural yang menurut mereka berkaitan dengan dominasi utang berbunga dan spekulasi. Klaim kausal ini masih diperdebatkan di kalangan ekonom, sehingga perlu disajikan sebagai pandangan, bukan kesimpulan yang disepakati.

### 4. Kritik Pancasila terhadap Sosialisme-Komunisme

- **Penolakan terhadap penghapusan kepemilikan dan hak individu.** Pancasila mengakui martabat dan hak pribadi (sila kedua) sehingga tidak sejalan dengan kolektivisme total.

- **Penolakan terhadap materialisme dan penyingkiran agama.** Ideologi komunis klasik bertumpu pada materialisme historis dan memandang agama secara negatif, bertentangan dengan sila pertama.

- **Penolakan terhadap perjuangan kelas sebagai satu-satunya jalan.** Pancasila menekankan musyawarah dan gotong royong sebagai penyelesaian konflik kepentingan.

- **Kekhawatiran terhadap sentralisasi dan otoritarianisme.** Penguasaan total negara atas ekonomi dikhawatirkan melahirkan konsentrasi kekuasaan politik-ekonomi, bertentangan dengan sila kerakyatan.

Perlu dicatat bahwa Indonesia juga memiliki tradisi **sosialisme khas** (misalnya sosialisme Indonesia, marhaenisme Soekarno, dan sosialisme kerakyatan Sutan Sjahrir) yang berbeda dari komunisme dan berusaha menyesuaikan keadilan sosial dengan konteks lokal. Karena itu, kritik Pancasila diarahkan terutama pada **kolektivisme total dan materialisme ateistik**, bukan pada seluruh gagasan keadilan sosial.

### 5. Kritik Islam terhadap Sosialisme-Komunisme

- **Pertentangan dengan tauhid.** Pandangan dunia materialis-ateis tidak dapat diterima karena Islam menjadikan wahyu sebagai sumber nilai tertinggi.

- **Penolakan terhadap penghapusan hak milik pribadi.** Islam mengakui kepemilikan pribadi yang sah (misalnya dalam hukum waris, jual beli, dan larangan pencurian) sambil membatasinya dengan hak sosial.

- **Penolakan terhadap determinisme sejarah dan perjuangan kelas.** Islam melihat perubahan sosial berpijak pada pilihan moral manusia (QS. Ar-Ra'd ayat 11), bukan semata hukum sejarah.

- **Kritik efisiensi dan insentif.** Para ekonom Muslim, seperti halnya banyak ekonom lain, mencatat bahwa perencanaan pusat total menghadapi persoalan informasi dan insentif. Dalam literatur umum, kritik ini dikaitkan dengan Ludwig von Mises (1920) dan Friedrich Hayek (1945) tentang masalah kalkulasi dan pengetahuan tersebar.

Meski demikian, sebagian pemikir Muslim awal abad ke-20 seperti H.O.S. Tjokroaminoto dalam *Islam dan Sosialisme* (1924) berusaha menunjukkan kemiripan semangat keadilan sosial Islam dengan sosialisme, sambil menegaskan perbedaan pondasi teologisnya. Ini menunjukkan bahwa kritik Islam terhadap sosialisme tidak selalu berupa penolakan total, tetapi **seleksi** atas tujuan keadilan yang dapat diterima dan landasan filosofis yang ditolak.

### 6. Tabel Ringkasan Kritik

| Aspek | Kritik atas kapitalisme | Kritik atas sosialisme |

|---|---|---|

| Suara Pancasila | Individualisme, dominasi modal, ketimpangan, ketergantungan | Kolektivisme total, materialisme ateistik, sentralisasi kekuasaan |

| Suara Islam | Riba, gharar, maysir, ihtikar, konsumerisme, kepemilikan tanpa amanah | Materialisme ateis, penghapusan hak milik, determinisme sejarah, problem insentif |

| Kesimpulan | Pasar perlu pagar etis dan peran negara | Keadilan sosial perlu ditegakkan tanpa meniadakan hak dan iman |

### 7. Catatan Kritis: Pancasila dan Islam Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Jargon "jalan tengah" atau "bukan kapitalis, bukan sosialis" sering diulang, tetapi tidak cukup sebagai argumen ilmiah. Kritik terhadap kedua sistem harus dibarengi **tawaran positif** yang konkret, yaitu seperangkat lembaga dan kebijakan yang dapat diuji. Perdebatan akademik juga mencatat bahwa sebagian ekonomi campuran modern (seperti model Skandinavia) sudah memadukan pasar dan jaminan sosial tanpa landasan keagamaan, sehingga klaim kekhasan Pancasila-Islam perlu ditunjukkan pada **dimensi nilai, kelembagaan, dan tujuan akhirnya**, bukan sekadar pada kombinasi pasar dan negara.

---

## C. Ekonomi Islam sebagai "Sistem Sendiri": Relevansinya dengan Posisi Ekonomi Pancasila

### 1. Perdebatan: Sistem, Doktrin, atau Disiplin Ilmu?

Tidak semua pemikir sepakat bahwa ekonomi Islam adalah "sistem" tersendiri. Setidaknya ada tiga posisi:

1. **Ekonomi Islam sebagai sistem/mazhab ekonomi (*madhhab iqtisadi*).** Muhammad Baqir al-Sadr, dalam *Iqtisaduna* (awal 1960-an), membedakan antara *madhhab* (doktrin yang menetapkan tatanan ideal berdasarkan nilai) dan *'ilm* (ilmu yang menjelaskan fenomena ekonomi). Menurutnya, Islam menyediakan madhhab tersendiri, bukan sekadar ilmu yang netral.

2. **Ekonomi Islam sebagai paradigma dan disiplin ilmu.** M. Umer Chapra dan para penulis lain mengembangkan ekonomi Islam sebagai kerangka analitis dengan asumsi dan tujuan sendiri (*maqashid*, *falah*, keadilan distributif), yang menggunakan perangkat analisis ekonomi umum secara selektif.

3. **Posisi kritis.** Sebagian ekonom, misalnya Timur Kuran dalam tulisan-tulisannya tentang "ekonomi Islam", mempertanyakan klaim bahwa ekonomi Islam merupakan sistem yang secara empiris berbeda dan lebih unggul, serta menyoroti kesenjangan antara cita-cita normatif dan praktik lembaga keuangan syariah. Kritik semacam ini penting dicatat sebagai bagian dari kajian yang seimbang.

### 2. Ciri yang Mendasari Klaim "Sistem Sendiri"

Pendukung gagasan ini menunjuk pada empat ciri:

- **Sumber nilai yang khas**: wahyu, bukan semata kesepakatan sosial atau rasio manusia.

- **Seperangkat norma muamalah yang rinci**: akad-akad, larangan riba-gharar-maysir, aturan zakat dan waris, yang membentuk lembaga ekonomi tertentu.

- **Tujuan yang khas**: falah dan maqashid syariah, bukan sekadar maksimalisasi utilitas atau laba.

- **Tradisi intelektual yang panjang**: karya-karya fikih muamalah dan pemikiran ekonomi ulama klasik (misalnya Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldun), yang kemudian dikembangkan dalam studi kontemporer.

### 3. Di Mana Posisi Ekonomi Pancasila?

Di sini terdapat pertanyaan konseptual penting: apakah Ekonomi Pancasila merupakan "sistem" yang sejajar dengan ekonomi Islam, ataukah **kerangka nilai dan konstitusional yang lebih luas** yang dapat menampung berbagai subsistem, termasuk ekonomi syariah? Dalam wacana Indonesia, setidaknya ada tiga cara membaca hubungannya:

| Model hubungan | Gagasan pokok | Catatan |

|---|---|---|

| **Payung dan isi** | Pancasila adalah payung nilai kebangsaan, sedangkan ekonomi Islam menjadi salah satu sumber nilai dan subsistem yang dijalankan di bawahnya | Menekankan inklusivitas dan landasan konstitusional |

| **Komplementer** | Pancasila menyediakan prinsip umum (kekeluargaan, keadilan sosial), Islam menambahkan perangkat muamalah dan etika yang rinci | Menekankan saling melengkapi tanpa mengaburkan perbedaan tingkat |

| **Paralel/dualistik** | Ekonomi konvensional dan syariah berjalan berdampingan dalam satu kerangka hukum nasional | Realitas kelembagaan Indonesia saat ini (dual banking system) |

Kajian ini condong pada kombinasi **payung dan komplementer**: Pancasila sebagai kerangka nilai dan konstitusional bersama bagi seluruh warga, Islam sebagai sumber nilai dan perangkat muamalah yang menjadi pilihan dan keyakinan umat Muslim, dengan negara memfasilitasinya tanpa memaksakannya kepada warga non-Muslim.

### 4. Bukti Kelembagaan di Indonesia

Realitas hukum Indonesia memperlihatkan bahwa ekonomi syariah telah diakomodasi dalam kerangka Pancasila:

- **Perbankan**: Bank Muamalat berdiri pada 1991 sebagai bank syariah pertama; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur sistem perbankan syariah berdampingan dengan perbankan konvensional (*dual banking system*).

- **Pasar modal dan surat berharga**: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/sukuk negara) membuka pembiayaan negara melalui instrumen berbasis syariah.

- **Filantropi Islam**: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membentuk kerangka hukum bagi BWI, BAZNAS, dan lembaga amil.

- **Jaminan produk halal**: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- **Fatwa dan otoritas keagamaan**: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dibentuk pada akhir 1990-an, mengeluarkan fatwa muamalah yang menjadi rujukan regulator.

- **Kelembagaan pengembangan**: pemerintah membentuk komite nasional untuk pengembanga