TUGAS KE 6 PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

 # SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

### Kajian Mendalam Bab 6

---

# BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

---

## A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

### 1. Mengapa Tujuan Harus Dirumuskan Lebih Dulu

Setiap sistem ekonomi pada akhirnya dinilai dari tujuan yang hendak dicapainya. Ekonomi konvensional arus utama cenderung menempatkan maksimalisasi utilitas atau pertumbuhan sebagai ukuran, sementara pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi dapat berjalan bersama ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan kegersangan makna hidup. Karena itu perumusan tujuan merupakan **pilihan nilai**, bukan sekadar urusan teknis.

### 2. *Falah* dalam Ekonomi Islam

**Makna bahasa dan sumber.** Kata *falah* (فلاح) berarti keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan yang bertahan. Ia muncul dalam QS. Al-Mu'minun ayat 1 ("sungguh beruntung orang-orang yang beriman") dan dalam seruan azan *hayya 'alal falah* (marilah menuju kemenangan/kebahagiaan). Istilah berdekatan lainnya adalah *hayah thayyibah* (kehidupan yang baik, QS. An-Nahl: 97), *sa'adah* (kebahagiaan), dan *maslahah* (kemaslahatan).

**Falah dua dimensi.** Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, falah dirumuskan mencakup dimensi dunia dan akhirat, dengan unsur-unsur yang sering diringkas sebagai berikut:

| Dimensi | Unsur | Makna ekonomi |

|---|---|---|

| **Falah dunia** | Kelangsungan hidup (*baqa'*) | Terpenuhinya kebutuhan hidup dasar: pangan, kesehatan, tempat tinggal |

| | Kebebasan dari kemiskinan (*hurriyah/ghina*) | Terbebas dari kekurangan dan ketergantungan yang merendahkan |

| | Kekuatan dan kehormatan (*'izzah*) | Martabat, kemandirian, dan daya tawar individu dan umat |

| **Falah akhirat** | Kelangsungan, kecukupan, dan kemuliaan yang abadi | Orientasi moral-spiritual yang membingkai perilaku ekonomi |

| **Unsur pengetahuan** | Kebebasan dari kebodohan | Pendidikan dan pemahaman sebagai syarat kesejahteraan |

Rumusan ini dikutip luas dalam buku-buku ekonomi Islam berbahasa Indonesia; pembaca yang memerlukan atribusi akademik yang tepat sebaiknya menelusuri karya asli para penulis ekonomi Islam yang merumuskannya.

**Falah bukan kemewahan.** Islam tidak menganggap kemiskinan sebagai keutamaan yang harus dipelihara. Dalam doa yang diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa'i, Nabi berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kefakiran. Falah menuntut terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai syarat menjalani hidup yang bermartabat dan beribadah dengan tenang.

**Falah dan Imam al-Ghazali.** Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa kemaslahatan umat terletak pada terpeliharanya lima tujuan pokok syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Maka falah dapat dipahami sebagai **kondisi terpeliharanya kelima tujuan itu secara seimbang**; hubungan ini dikembangkan pada sub-bab B.

### 3. Keadilan Sosial dalam Ekonomi Pancasila

**Rumusan konstitusional.** Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan tujuan negara: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, **memajukan kesejahteraan umum**, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sila kelima menegaskan **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Pasal 33 dan 34 menjabarkannya dalam kesejahteraan ekonomi dan jaminan sosial.

**Cita masyarakat adil dan makmur.** Frasa "masyarakat adil dan makmur" dan "sejahtera lahir dan batin" menjadi bahasa umum dokumen kenegaraan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya sendiri mengandung seruan membangun **jiwa** sebelum **badan**, yang secara simbolis mengisyaratkan kesejahteraan dua dimensi: batin dan lahir.

**Definisi hukum.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merumuskan kesejahteraan sosial sebagai terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Rumusan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sudah mengakui kesejahteraan **multidimensi**, termasuk dimensi spiritual.

**Keadilan sosial bukan sekadar pemerataan angka.** Dalam pemikiran para pendiri bangsa, keadilan sosial berarti struktur ekonomi yang tidak menindas, kesempatan yang terbuka, dan hasil pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan. Soekarno menggambarkan persoalan ini melalui kisah Marhaen, petani kecil yang memiliki alat produksi sederhana namun tetap miskin karena struktur yang timpang, sehingga kemiskinan dipahami sebagai persoalan **struktural**, bukan semata kekurangan pribadi.

### 4. Perbandingan Falah dan Keadilan Sosial

| Aspek | Falah (Islam) | Keadilan sosial (Pancasila) |

|---|---|---|

| Sifat | Tujuan hidup manusia; kesejahteraan dunia-akhirat | Tujuan kolektif bernegara; kesejahteraan seluruh rakyat |

| Subjek utama | Individu dan umat | Seluruh warga negara sebagai satu bangsa |

| Dimensi | Material, moral, spiritual, ukhrawi | Material, sosial, kultural, spiritual (dijiwai sila pertama) |

| Ukuran normatif | Maqashid syariah, terpenuhinya had al-kifayah | Kesejahteraan umum, pemerataan, kehidupan layak |

| Mekanisme utama | Kewajiban individual dan sosial (kerja, zakat, infaq), peran negara | Konstitusi, kebijakan publik, gotong royong, demokrasi ekonomi |

| Batas | Halal-haram | Hukum, moral Pancasila, hak asasi |

### 5. Sintesis: Kesejahteraan Sosial Terpadu

Kedua konsep ini tidak bersaing. **Falah memberi kedalaman makna** (bahwa kesejahteraan menyertakan dimensi moral-spiritual dan pertanggungjawaban akhir), sedangkan **keadilan sosial memberi arah kolektif dan kewargaan** (bahwa kesejahteraan harus dinikmati seluruh warga lintas golongan). Sintesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

> **Kesejahteraan terpadu** adalah kondisi di mana setiap warga memperoleh kebutuhan dasar yang layak, kesempatan berkembang, martabat, dan ketenteraman batin, dalam struktur sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan, dengan orientasi nilai ketuhanan.

Rumusan ini menjadi acuan untuk sub-bab-sub-bab berikutnya.

---

## B. Maqashid Syariah (Perlindungan Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Agama) dan Pembangunan Manusia Indonesia

### 1. Maqashid Syariah: Sekilas Kerangka

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) telah diperkenalkan pada Bab 2.A. Ringkasnya, para ulama seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi menyimpulkan lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yang dilindungi syariat: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Perlu dicatat bahwa kelima hal ini disimpulkan melalui penelusuran induktif (*istiqra'*) terhadap teks dan hukum syariat, bukan daftar yang disebutkan secara eksplisit dalam satu ayat. Sebagian ulama dan pemikir kontemporer memperluasnya, misalnya dengan menambahkan perlindungan kehormatan (*'irdh*), kebebasan, keadilan sosial, dan lingkungan.

### 2. Tiga Tingkat Kebutuhan

Asy-Syatibi membedakan kebutuhan dalam tiga tingkat:

| Tingkat | Makna | Contoh dalam ekonomi |

|---|---|---|

| **Dharuriyyat** (primer/esensial) | Tanpa itu kehidupan rusak atau runtuh | Pangan, air bersih, keselamatan jiwa, pendidikan dasar, kebebasan beribadah |

| **Hajiyyat** (sekunder/kebutuhan) | Menghilangkan kesulitan | Transportasi, perumahan layak, layanan kesehatan memadai |

| **Tahsiniyyat** (tersier/penyempurna) | Memperindah dan menyempurnakan | Kenyamanan, estetika, hiburan yang sehat |

Konsep ini mirip dengan hierarki kebutuhan dalam psikologi (Maslow) dan pendekatan **kebutuhan dasar** (*basic needs*) dalam pembangunan, tetapi dengan ciri khas bahwa **urutan prioritas bersifat normatif**: kebijakan tidak boleh mengejar tahsiniyyat dengan mengorbankan dharuriyyat. Kaidah fikih yang relevan antara lain bahwa menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*).

### 3. Pembangunan Manusia: Kerangka Global dan Indonesia

**Kerangka global.** Gagasan pembangunan manusia dipopulerkan oleh Mahbub ul Haq dan Amartya Sen melalui *capability approach* serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP sejak 1990. IPM mengukur tiga dimensi: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

**Kerangka Indonesia.** Konstitusi menugaskan negara untuk **mencerdaskan kehidupan bangsa** (Pembukaan), menjamin pendidikan (Pasal 31, termasuk ketentuan alokasi minimal anggaran pendidikan), kesehatan dan lingkungan hidup yang baik (Pasal 28H), serta jaminan sosial (Pasal 34). Wacana pembangunan nasional sejak lama menggunakan gagasan **pembangunan manusia Indonesia seutuhnya**, yaitu manusia lahir dan batin.

### 4. Pemetaan Maqashid dan Pembangunan Manusia Indonesia

| Maqashid | Sila terkait | Dimensi pembangunan manusia | Contoh kebijakan/lembaga di Indonesia |

|---|---|---|---|

| **Hifz al-din** (agama) | Sila 1 | Kebebasan beragama, kerukunan, pembinaan moral dan spiritual | Jaminan Pasal 29 dan 28E; pendidikan agama; moderasi beragama; integritas dan antikorupsi |

| **Hifz al-nafs** (jiwa) | Sila 2 | Kesehatan, gizi, keselamatan, perlindungan dari kekerasan | JKN-BPJS; penanganan stunting; sanitasi dan air bersih; perlindungan sosial |

| **Hifz al-'aql** (akal) | Sila 2 dan Pembukaan UUD | Pendidikan, literasi, riset, kesehatan mental; perlindungan dari zat yang merusak akal | Wajib belajar; beasiswa; literasi digital; pencegahan narkoba |

| **Hifz al-nasl** (keturunan) | Sila 3 | Ketahanan keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan anak, kesinambungan generasi | Layanan kesehatan ibu-anak; perlindungan anak; pendidikan keluarga; bonus demografi |

| **Hifz al-mal** (harta) | Sila 5 | Pekerjaan layak, pendapatan, hak milik, akses modal, distribusi | UMKM; inklusi keuangan; ZISWAF; perlindungan hak milik; antikorupsi |

### 5. Maqashid sebagai Alat Evaluasi Kebijakan

Maqashid dapat dipakai sebagai **daftar periksa kebijakan**. Misalnya, sebuah program industrialisasi dapat ditanya: apakah ia melindungi jiwa (keselamatan kerja, polusi)? Apakah ia membuka akses pendidikan dan keterampilan (akal)? Apakah ia memperkuat atau merusak keluarga dan komunitas (keturunan)? Apakah ia memperluas atau mempersempit distribusi aset dan pendapatan (harta)? Apakah ia menghormati kebebasan beragama dan etika (agama)? Dengan cara ini maqashid menjadi **bahasa bersama** yang dapat dipakai lintas keyakinan karena sebagian besar nilainya sejalan dengan hak asasi dan tujuan pembangunan manusia.

Sejumlah peneliti juga telah mencoba menyusun indeks berbasis maqashid, misalnya **Islamic Human Development Index** yang diusulkan Anto (2011) dan **Maqasid Shariah Index** untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah (diperkenalkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib). Karena pendekatan-pendekatan ini terus berkembang, rincian dan bobotnya sebaiknya dirujuk langsung pada publikasi aslinya.

### 6. Catatan Kritis

- **Ketiadaan ukuran baku.** Maqashid bersifat prinsip, sehingga mengubahnya menjadi indikator terukur memerlukan pilihan metodologis yang dapat diperdebatkan.

- **Risiko penyalahgunaan.** Kemaslahatan dapat dipakai sebagai dalih pembenaran kebijakan; karena itu maqashid harus dipakai bersama **partisipasi, data, dan akuntabilitas**, bukan sebagai pembenaran tertutup.

- **Dimensi yang mudah terabaikan.** Praktik sering menitikberatkan perlindungan harta (ekonomi) dan melupakan akal, jiwa, dan keturunan; paradigma terpadu menuntut keseimbangan kelimanya.

---

## C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

### 1. Tiga Masalah, Satu Keterkaitan

Kemiskinan (kekurangan absolut), kesenjangan (ketimpangan relatif), dan ketergantungan (kerentanan terhadap pihak yang lebih kuat) adalah tiga masalah yang berbeda namun saling menguatkan. Seseorang bisa miskin di tengah masyarakat yang relatif setara; ketimpangan bisa tinggi meski kemiskinan rendah; dan suatu bangsa bisa tumbuh tetapi bergantung pada modal, teknologi, atau pangan impor. Analisis terpadu memeriksa ketiganya sekaligus.

### 2. Kemiskinan: Memahami Secara Multidimensi

**Pengukuran resmi.** Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan pendekatan **kebutuhan dasar**: garis kemiskinan terdiri atas garis kemiskinan makanan (setara 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan garis kemiskinan non-makanan. Menurut publikasi BPS, tingkat kemiskinan nasional tercatat satu digit sejak 2018; angka terbaru perlu dirujuk langsung pada rilis BPS.

**Kritik dan pendekatan multidimensi.** Garis kemiskinan berbasis pendapatan tidak menangkap kekurangan pada pendidikan, kesehatan, sanitasi, kerentanan, dan martabat. Pendekatan **kemiskinan multidimensi** (seperti Multidimensional Poverty Index UNDP-OPHI) dan *capability approach* Sen melengkapinya.

**Pandangan Islam.** Fikih membedakan **fakir** (yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan untuk kebutuhan pokoknya) dan **miskin** (yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi); para mazhab berbeda dalam rincian definisi dan urutannya. Dalam pembahasan zakat dikenal konsep **had al-kifayah** (batas kecukupan), yang menuntut terpenuhinya kebutuhan hidup layak, bukan sekadar bertahan hidup. BAZNAS menggunakan konsep ini dalam kajian kemiskinan berbasis zakat.

**Pendekatan CIBEST.** Beik dan Arsyianti mengembangkan model **CIBEST** (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) yang mengelompokkan rumah tangga ke dalam empat kuadran berdasarkan kecukupan **material** dan **spiritual**: sejahtera, miskin material, miskin spiritual, dan miskin absolut. Model ini menarik karena secara eksplisit menggabungkan dua dimensi, tetapi pengukuran dimensi spiritual perlu hati-hati (lihat sub-bab D).

### 3. Penyebab Kemiskinan: Peta Integratif

| Lapis penyebab | Contoh | Respons Islam | Respons Pancasila/konstitusi |

|---|---|---|---|

| **Individual** | Rendahnya keterampilan, kesehatan, etos kerja, pengelolaan keuangan | Anjuran bekerja dan berusaha; pendidikan; larangan meminta-minta bila mampu; zakat produktif | Pendidikan dan pelatihan; pemberdayaan; kewajiban warga berkontribusi |

| **Struktural** | Akses lahan/modal timpang, upah rendah, monopoli, korupsi, kebijakan bias | Larangan zulm, riba, ihtikar; hak sosial dalam harta; kepemilikan umum | Pasal 33; UUPA; anti-monopoli; reforma agraria; keadilan sosial |

| **Kultural/sosial** | Fatalisme, diskriminasi, rapuhnya modal sosial | Pendidikan akidah dan akhlak yang membangun optimisme dan tanggung jawab; ukhuwwah | Gotong royong; pendidikan kebangsaan |

| **Alamiah/musibah** | Bencana, penyakit, usia lanjut, disabilitas | Zakat, infaq, wakaf; asuransi tolong-menolong (takaful) | Jaminan sosial; penanggulangan bencana |

| **Global** | Ketergantungan, harga komoditas, utang | Larangan penindasan; kemandirian | Nasionalisme ekonomi; Trisakti; hilirisasi |

Pelajaran penting dari peta ini: kebijakan yang hanya menyalahkan individu (atau hanya menyalahkan struktur) akan pincang. Islam dan Pancasila sama-sama menolak sikap menyalahkan orang miskin semata, sekaligus menolak sikap yang menghilangkan tanggung jawab pribadi.

### 4. Kesenjangan: Dimensi dan Dampaknya

**Jenis kesenjangan.** Kesenjangan pendapatan dan kekayaan; kesenjangan antarwilayah (misalnya pusat-daerah, Jawa-luar Jawa, kawasan barat-timur); kota-desa; gender; akses pendidikan dan kesehatan; serta kesenjangan digital.

**Dampak.** Ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan mobilitas sosial, melemahkan kohesi, memperbesar konsentrasi kekuasaan, dan menimbulkan ketegangan. Karena itu persoalan ini menyentuh sila persatuan dan keadilan sosial sekaligus.

**Perspektif Islam.** Islam tidak menuntut kesetaraan hasil mutlak karena mengakui perbedaan karunia dan usaha (QS. An-Nahl: 71), tetapi menolak **konsentrasi harta yang ekstrem** (QS. Al-Hasyr: 7) dan menetapkan instrumen koreksi (zakat, waris, larangan riba dan penimbunan). Tujuannya adalah **mencegah jurang yang merusak**, bukan menghapus perbedaan.

**Perspektif Pancasila.** Keadilan sosial dan Pasal 33 menuntut pemerataan, dengan kehati-hatian terhadap dua ekstrem: membiarkan ketimpangan melebar atas nama pasar, atau meratakan secara paksa yang mematikan insentif.

### 5. Ketergantungan: Individu, Komunitas, dan Bangsa

**Ketergantungan individu dan rumah tangga.** Jerat utang konsumtif, rentenir, dan pinjaman daring ilegal membuat orang kehilangan kemandirian. Dalam doa yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi berlindung dari **dikuasai utang dan dominasi orang lain** (*ghalabatid dayn wa qahrir rijal*), yang menunjukkan perhatian Islam terhadap bahaya ketergantungan.

**Ketergantungan bangsa.** Teori dependensi (Prebisch, Frank, Cardoso dan lainnya) menyoroti bagaimana negara berkembang dapat terjebak sebagai pemasok bahan mentah dengan posisi tawar lemah. Dalam pemikiran Indonesia, gagasan **berdikari** (berdiri di atas kaki sendiri) dan **Trisakti** (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan), yang dikaitkan dengan Soekarno, menjadi respons konseptual. Kebijakan modern seperti penguatan industri pengolahan (hilirisasi), ketahanan pangan dan energi, serta pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri berada dalam kerangka ini.

**Catatan keseimbangan.** Kemandirian tidak berarti isolasi. Islam mendorong perdagangan dan kerja sama antarbangsa; yang ditolak adalah ketergantungan yang menempatkan suatu pihak dalam posisi tertindas. Kemandirian yang sehat adalah **kemampuan memilih dan bernegosiasi dari posisi yang kuat**.

### 6. Strategi Integratif: Empat Pilar

| Pilar | Tujuan | Instrumen Islam | Instrumen nasional |

|---|---|---|---|

| **1. Perlindungan** | Menjamin kebutuhan dasar dan jaring pengaman | Zakat konsumtif, infaq, shadaqah, takaful | Jaminan sosial (JKN, bantuan sosial bersyarat), perlindungan bencana |

| **2. Pemberdayaan** | Meningkatkan kapasitas dan pendapatan | Zakat produktif, qardh hasan, mudharabah mikro, wakaf produktif, BMT | Pendidikan vokasi, pembiayaan mikro, pendampingan UMKM |

| **3. Pemerataan struktural** | Mengoreksi akar ketimpangan | Larangan riba/ihtikar, kepemilikan umum, penataan tanah | Reforma agraria, anti-monopoli, pajak berkeadilan, pemerataan infrastruktur dan Dana Desa |

| **4. Kemandirian** | Mengurangi kerentanan dan ketergantungan | Etos kerja, produksi dalam negeri, kemandirian umat | Industrialisasi, ketahanan pangan-energi, koperasi, pengelolaan utang yang prudent |

Urutan ini menunjukkan bahwa ZISWAF **penting tetapi tidak cukup**. Pilar pertama dan kedua banyak ditopang filantropi, sedangkan pilar ketiga dan keempat memerlukan kebijakan negara.

### 7. Peran Zakat: Antara Harapan dan Realisme

Zakat produktif dan program pemberdayaan mustahik telah diteliti dalam berbagai kajian, dan sebagian menunjukkan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan penerima. Namun skala dana zakat yang terkumpul dibandingkan kebutuhan penanggulangan kemiskinan nasional relatif terbatas, dan kualitas program sangat bergantung pada tata kelola. Karena itu zakat paling tepat diposisikan sebagai **pelengkap dan penguat** kebijakan negara, terutama untuk kelompok yang tidak terjangkau program formal dan sebagai sarana inovasi pemberdayaan di tingkat komunitas.

---

## D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

### 1. Keterbatasan PDB

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah, dan sangat berguna untuk memantau kegiatan ekonomi. Namun PDB bukan ukuran kesejahteraan. Simon Kuznets, perancang awal perhitungan pendapatan nasional (1930-an), sendiri mengingatkan bahwa kesejahteraan suatu bangs