TUGAS KE 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 # SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

### Kajian Mendalam Bab 3

---

# BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

---

## A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

### 1. Nusantara sebagai Simpul Perdagangan Dunia

Jauh sebelum Islam datang, kepulauan Nusantara sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim internasional. Letaknya di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan menjadikannya jalur utama pelayaran antara India, Cina, Asia Barat, dan kawasan Asia Tenggara. Rempah-rempah (cengkih, pala, lada, kayu manis), kapur barus, kemenyan, emas, timah, serta hasil hutan menjadi komoditas yang dicari pasar dunia.

Beberapa fase penting yang membentuk wajah ekonomi Nusantara:

- **Masa Sriwijaya (sekitar abad ke-7 sampai ke-11).** Kerajaan maritim berpusat di Sumatra Selatan ini mengendalikan jalur Selat Malaka. Ekonominya bertumpu pada perdagangan transit, pelabuhan (bandar), dan pungutan atas kapal yang singgah, dengan pelayanan perdagangan yang relatif terbuka bagi pedagang asing.

- **Masa Majapahit (abad ke-13 sampai ke-15).** Kerajaan agraris-maritim di Jawa Timur ini mengelola pertanian padi yang produktif dan sekaligus mengendalikan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya.

- **Jaringan bandar pesisir.** Kota-kota pelabuhan menjadi ruang pertemuan pedagang lintas bangsa dan agama, yang mengembangkan kebiasaan dagang, bahasa perantara (Melayu), serta aturan-aturan tidak tertulis yang menjaga kepercayaan antarpedagang.

Gambaran ini penting bagi kajian kita: sejak awal, masyarakat Nusantara akrab dengan **perdagangan, pasar, dan mobilitas**, sehingga ketika Islam datang dengan etika dagang yang kuat, terdapat titik temu sosiologis yang alami.

### 2. Masuknya Islam melalui Jalur Perdagangan

Para sejarawan memiliki beberapa teori tentang asal dan jalur masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat menekankan peran pedagang dari India bagian barat; teori Mekah atau Arab menekankan peran langsung dari Timur Tengah (pandangan ini antara lain dipertahankan Hamka dan dibahas dalam seminar sejarah masuknya Islam di Medan pada 1963); teori Persia dan teori Cina menyoroti jalur dan pengaruh lainnya. Meskipun terdapat perbedaan, para peneliti umumnya sepakat pada satu hal: **perdagangan adalah saluran utama persebaran Islam**, di samping dakwah para ulama dan sufi, serta perkawinan dan pembentukan komunitas.

Beberapa tonggak yang lazim disebut:

- **Samudra Pasai (Aceh Utara)**, yang sering dipandang sebagai kerajaan Islam awal di Nusantara. Nisan Sultan Malik as-Salih menunjuk tahun wafat 1297 M. Pasai dikenal mengeluarkan mata uang emas (dirham) dan menjadi pusat perdagangan serta kajian keislaman. Pengelana Ibnu Battutah singgah di sana pada pertengahan abad ke-14.

- **Malaka** pada abad ke-15 menjadi bandar terbesar di kawasan itu dan pusat penyebaran Islam, sebelum jatuh ke tangan Portugis pada 1511.

- **Demak, Cirebon, Banten, Gowa-Tallo, Ternate-Tidore, dan Aceh** tumbuh sebagai kesultanan-kesultanan Islam yang mengelola pelabuhan, pajak dagang, dan hubungan luar negeri.

### 3. Etika Dagang Islam yang Membentuk Tradisi Pasar

Islam membawa seperangkat nilai yang langsung relevan bagi pedagang:

- **Kejujuran dan amanah.** Hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi menyebut pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar (*shiddiqin*), dan para syuhada.

- **Kerelaan dalam transaksi.** QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan perniagaan yang didasari saling rela (*'an taradhin*).

- **Kepastian takaran dan timbangan.** QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 mengecam kecurangan dalam takaran.

- **Pencatatan utang-piutang.** QS. Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan pencatatan transaksi tidak tunai, sebuah dasar bagi budaya administrasi dagang yang tertib.

- **Larangan riba, gharar, dan penimbunan.** Ketiganya menjadi kerangka etis yang membatasi perilaku spekulatif dan eksploitatif.

Institusi seperti **syahbandar** (pengelola bandar) dan hubungan dagang berbasis kepercayaan di kesultanan-kesultanan pesisir mencerminkan perpaduan antara kebutuhan praktis dagang dan etika yang dibawa Islam.

### 4. Tradisi Adat sebagai Fondasi Ekonomi Komunal

Di samping jalur perdagangan, struktur sosial-ekonomi masyarakat Nusantara berdiri di atas **hukum adat** dan tradisi komunal yang sangat beragam. Beberapa contoh yang lazim dikutip:

- **Subak (Bali):** organisasi pengelolaan air irigasi sawah yang menyatukan petani dalam musyawarah dan pembagian air yang adil.

- **Hak ulayat dan tanah komunal (Minangkabau, Batak, Dayak, dan lainnya):** tanah dipandang sebagai milik bersama kaum atau persekutuan adat, bukan komoditas individual yang bebas dijual. Para ahli hukum adat Belanda menyebutnya *beschikkingsrecht*.

- **Lumbung desa dan lumbung paceklik:** simpanan bersama untuk menghadapi gagal panen.

- **Sambatan, gugur gunung, mapalus (Minahasa), marsiadapari (Batak):** kerja sama tenaga tanpa upah dalam membangun rumah, membuka lahan, atau menggarap sawah.

- **Arisan, nyumbang, dan tradisi saling membantu dalam hajatan:** bentuk tabungan dan jaring pengaman sosial berbasis kepercayaan.

- **Bagi hasil tradisional:** *maro* dan *mertelu* dalam pertanian Jawa, *mawah* dalam peternakan Aceh, dan *tesang* di Sulawesi Selatan, di mana pemilik modal dan penggarap berbagi hasil menurut kesepakatan.

### 5. Perjumpaan dan Akulturasi: Adat Bersendikan Syarak

Pertemuan Islam dan adat tidak selalu berupa benturan. Pola yang dominan adalah **akulturasi selektif**: unsur adat yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariah dipertahankan, dilegitimasi, dan diberi makna Islami; unsur yang bertentangan secara bertahap disesuaikan atau ditinggalkan.

Contoh paling terkenal adalah falsafah Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* (adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah), yang dirumuskan menyusul dinamika Perang Padri. Pola serupa tampak pada Aceh, Bugis-Makassar, dan Jawa pesisir.

Dalam bidang ekonomi, akulturasi tampak pada:

| Tradisi adat | Padanan nilai dalam Islam | Hasil perjumpaan |

|---|---|---|

| Bagi hasil (maro, mertelu, mawah, tesang) | Mudharabah, muzara'ah, musaqah | Praktik bagi hasil diberi legitimasi fikih dan etika keadilan nisbah |

| Gotong royong dan sambatan | Ta'awun | Kerja sama dimaknai sebagai ibadah sosial |

| Lumbung dan simpanan komunal | Baitul Maal, qardh hasan, infaq | Kelembagaan simpanan sosial bermotif ibadah |

| Tanah ulayat/komunal | Milkiyyah 'ammah dan wakaf | Tanah untuk kepentingan umum dan keagamaan |

| Musyawarah desa dan adat | Syura | Legitimasi keputusan kolektif |

| Pasar dan bandar | Etika perniagaan Islam | Budaya dagang jujur dan berbasis kepercayaan |

### 6. Pesantren, Wakaf, dan Ekonomi Umat

Lembaga **pesantren** dan **surau** menjadi simpul penting ekonomi umat di tingkat akar rumput. Banyak pesantren berdiri di atas tanah wakaf, hidup dari pertanian, perdagangan, dan sumbangan masyarakat, serta mendidik santri tidak hanya dalam ilmu agama tetapi juga etos kerja dan kemandirian. Tradisi wakaf tanah untuk masjid, madrasah, dan pemakaman menjadi bentuk awal **ekonomi filantropi produktif** yang hingga kini menjadi bagian dari lanskap ekonomi umat.

### 7. Makna bagi Sistem Ekonomi Pancasila Islam

Akar sejarah ini menunjukkan tiga hal penting. Pertama, nilai kebersamaan, bagi hasil, dan musyawarah sudah hidup dalam praktik masyarakat sebelum dirumuskan dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Kedua, Islam diterima luas di Nusantara antara lain karena nilai-nilainya (kejujuran dagang, keadilan, solidaritas) selaras dengan kebutuhan masyarakat pedagang dan petani. Ketiga, sintesis Pancasila-Islam dalam ekonomi bukanlah penyatuan paksa dua hal asing, tetapi **kelanjutan dari proses akulturasi yang sudah berlangsung berabad-abad**.

---

## B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

### 1. Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Pemikiran Para Pendiri Bangsa

Gotong royong adalah salah satu kata kunci paling penting dalam pemikiran kebangsaan Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, Soekarno memerasnya hingga tingkat paling padat: kelima sila dapat diperas menjadi Trisila, dan Trisila diperas menjadi **Ekasila yaitu gotong royong**. Ia menggambarkan negara Indonesia sebagai "negara gotong royong", yakni kerja bersama banting tulang, saling membantu, satu untuk semua dan semua untuk satu.

Bung Hatta merumuskan sisi ekonominya. Ia melihat bahwa dalam masyarakat desa Indonesia terdapat **kolektivisme asli**, yaitu tradisi tolong-menolong, pemilikan tanah bersama, dan pengambilan keputusan melalui rapat. Dari sinilah ia menurunkan gagasan ekonomi kekeluargaan. Rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen beserta penjelasannya) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan penjelasan aslinya menyebut koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan asas tersebut.

### 2. Karakter Ekonomi Kekeluargaan

Ekonomi kekeluargaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- **Usaha bersama (*joint endeavor*):** kegiatan ekonomi dipandang sebagai kerja kolektif, bukan semata persaingan antarindividu.

- **Kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang seorang:** namun tetap menghormati martabat dan hak individu.

- **Pembagian risiko dan hasil:** seperti dalam koperasi, di mana anggota adalah pemilik sekaligus pengguna.

- **Musyawarah dalam pengambilan keputusan:** satu anggota satu suara, bukan satu saham satu suara.

- **Orientasi pada kesejahteraan anggota,** bukan sekadar akumulasi laba bagi pemilik modal.

### 3. Konsep Ta'awun dalam Islam

*Ta'awun* (تعاون) berarti saling tolong-menolong. Dasar utamanya adalah QS. Al-Ma'idah ayat 2, yang memerintahkan agar manusia saling menolong dalam kebajikan dan takwa, dan melarang saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini sekaligus memuat **batas moral ta'awun**: solidaritas tidak boleh digunakan untuk membela kezaliman.

Dalil pendukung lainnya antara lain:

- Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim: seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain.

- Hadits riwayat Muslim: Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya.

- Hadits tentang kaum Asy'ariyyin (riwayat al-Bukhari dan Muslim): Nabi memuji mereka yang, ketika bekal menipis, mengumpulkan seluruh persediaan lalu membaginya rata dengan satu takaran. Ini sering dikutip sebagai teladan ekonomi berbagi.

- QS. Al-Hasyr ayat 7: harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

### 4. Wujud Ta'awun dalam Instrumen Ekonomi Islam

Ta'awun tidak berhenti sebagai semangat moral; ia diterjemahkan ke dalam akad dan lembaga:

- **Syirkah dan musyarakah:** kerja sama modal dan usaha dengan pembagian untung-rugi.

- **Mudharabah:** kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dengan bagi hasil.

- **Qardh hasan:** pinjaman kebajikan tanpa tambahan.

- **Wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah:** instrumen redistribusi yang dibahas pada Bab 2.

- **Takaful (asuransi syariah):** saling menanggung risiko melalui dana tabarru' (dana kebajikan bersama).

- **Ju'alah, kafalah, dan hawalah:** akad-akad jasa, penjaminan, dan pengalihan utang yang pada dasarnya bersifat saling membantu.

### 5. Perbandingan: Gotong Royong dan Ta'awun

| Aspek | Gotong Royong | Ta'awun |

|---|---|---|

| Sumber | Tradisi dan budaya Nusantara; dirumuskan dalam filsafat kebangsaan | Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) |

| Landasan motivasi | Solidaritas sosial, kekerabatan, kebersamaan warga | Ibadah dan ketaatan kepada Allah, ukhuwwah |

| Ruang lingkup | Komunitas, desa, bangsa | Komunitas Muslim dan, secara umum, kemanusiaan |

| Batas normatif | Ditentukan adat dan hukum positif | Dibatasi syariah: kebajikan dan takwa, bukan dosa dan permusuhan |

| Bentuk kelembagaan | Koperasi, arisan, sambatan, lumbung desa | Syirkah, mudharabah, zakat, wakaf, takaful, qardh hasan |

### 6. Titik Temu dan Saling Melengkapi

Kedua konsep ini saling menguatkan. Gotong royong memberi **wadah sosiologis** yang sudah mengakar, sedangkan ta'awun memberi **landasan nilai transenden dan batas etis**. Gotong royong tanpa batas normatif berisiko menjadi solidaritas kelompok yang menutup mata terhadap ketidakadilan (nepotisme, kolusi, dan sejenisnya); ta'awun mengingatkan bahwa tolong-menolong hanya sah dalam kebajikan. Sebaliknya, ta'awun yang berhenti pada tataran normatif memerlukan kelembagaan dan budaya kolektif yang konkret, yang disediakan oleh tradisi gotong royong dan koperasi.

### 7. Koperasi sebagai Titik Pertemuan Kelembagaan

Koperasi merupakan bentuk kelembagaan paling nyata dari pertemuan kedua nilai ini. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai dari Raden Aria Wiriaatmadja di Purwokerto pada 1896, yang mendirikan lembaga simpan pinjam untuk membantu para pegawai bumiputera lepas dari jerat rentenir. Pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan peraturan perkoperasian pada 1915. Pada masa kemerdekaan, Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya (12 Juli 1947) menjadi tonggak yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi, dan Bung Hatta dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia". Dalam bingkai Islam, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk modern syirkah ta'awuniyah, dan di Indonesia berkembang pula koperasi syariah serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

---

## C. Kesadaran Kebangsaan 1908-1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

### 1. Latar: Ekonomi Kolonial dan Penderitaan Rakyat

Kesadaran kebangsaan Indonesia tidak lepas dari pengalaman ekonomi kolonial. Beberapa fase penting:

- **VOC (1602-1799):** monopoli perdagangan rempah, pelayaran hongi, dan penyerahan wajib hasil bumi yang menekan petani dan melemahkan kesultanan-kesultanan dagang.

- **Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*, 1830-1870):** rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor bagi pemerintah kolonial, yang menyumbang keuntungan besar bagi negeri Belanda dan menimbulkan kemiskinan serta kelaparan di sejumlah wilayah.

- **Undang-Undang Agraria 1870 dan masuknya modal swasta besar:** membuka perkebunan skala besar, dengan buruh murah dan hubungan kerja yang sering eksploitatif (misalnya sistem kuli kontrak di perkebunan Sumatra Timur).

- **Struktur ekonomi dualistik:** sektor modern-ekspor yang dikuasai kolonial dan modal asing berdampingan dengan sektor tradisional rakyat, ditambah stratifikasi ras yang menempatkan pribumi di lapis bawah.

- **Politik Etis (sejak 1901):** secara resmi bertujuan irigasi, edukasi, dan migrasi bagi kesejahteraan pribumi, namun dalam praktik terbatas, sekaligus melahirkan kelompok terpelajar yang kelak menjadi pelopor pergerakan.

Perlawanan terhadap kondisi ini sudah muncul sejak lama dalam bentuk perang-perang besar seperti Perang Padri, Perang Jawa (Diponegoro), dan Perang Aceh, yang banyak dimotivasi oleh semangat keagamaan dan penolakan terhadap eksploitasi.

### 2. Tonggak Kesadaran Kebangsaan 1908-1945

| Tahun | Peristiwa | Relevansi ekonomi dan nilai |

|---|---|---|

| 1905/1911-1912 | Sarekat Dagang Islam, lalu Sarekat Islam | Organisasi massa pertama berbasis pedagang dan rakyat kecil muslim |

| 1908 | Budi Utomo | Kesadaran kebangsaan melalui pendidikan dan kemajuan; mendorong koperasi dan usaha rakyat |

| 1912 | Muhammadiyah | Pembaruan Islam, amal usaha pendidikan, kesehatan, dan sosial |

| 1914-1918 | Al-Irsyad (1914), Nahdlatut Tujjar (1918) | Organisasi dan jaringan dagang umat |

| 1926 | Nahdlatul Ulama | Pelestarian tradisi pesantren dan penguatan ekonomi umat |

| 1928 | Sumpah Pemuda | Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa |

| 1943-1945 | Pendudukan Jepang dan persiapan kemerdekaan | Eksploitasi sumber daya, romusha, namun juga ruang organisasi bagi tokoh Islam dan nasionalis |

| 1945 | BPUPKI, Pancasila, UUD 1945 | Perumusan dasar negara dan Pasal 33 |

### 3. Pemikiran Ekonomi Para Tokoh

- **H.O.S. Tjokroaminoto** menulis *Islam dan Sosialisme* (1924), yang mencari landasan keadilan sosial dalam ajaran Islam dan menolak eksploitasi kapitalisme kolonial.

- **Haji Agus Salim** menggagas pandangan Islam yang menjunjung keadilan, pendidikan, dan kemandirian bangsa.

- **Mohammad Hatta** mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan dan koperasi sejak masa pergerakan, dan membawa pemikirannya ke dalam perumusan Pasal 33.

- **Soekarno** merumuskan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, yaitu nasionalisme yang berpihak pada kaum marhaen dan demokrasi yang mencakup keadilan ekonomi.

- **K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari** membangun landasan ekonomi umat melalui lembaga pendidikan, sosial, dan jaringan dagang (dibahas lebih lanjut pada sub-bab E).

### 4. Dari Perdebatan BPUPKI ke Pasal 33

Dalam persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa berdebat tentang corak negara dan ekonomi yang akan dibangun. Kesepakatan yang tercapai menolak dua kutub: kapitalisme-individualisme yang dipandang sebagai wajah penjajahan, dan kolektivisme total yang meniadakan hak individu. Pasal 33 UUD 1945 menjadi hasil kompromi cerdas: usaha bersama berasas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam, serta orientasi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Landasan ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli perorangan (hadits tentang kebersamaan manusia dalam air, padang rumput, dan api, yang dibahas dalam fikih *milkiyyah 'ammah*).

### 5. Warisan Ekonomi Islam dalam Perjuangan Kebangsaan

Warisan ekonomi Islam dalam periode ini dapat diringkas dalam beberapa dimensi:

- **Kelembagaan filantropi:** zakat, infaq, dan wakaf menopang pendidikan, rumah sakit, dan panti sosial yang dikelola umat ketika negara kolonial abai.

- **Jaringan pedagang muslim:** menjadi basis ekonomi dan logistik pergerakan.

- **Etos kemandirian:** semangat *berdikari* sebelum istilah itu populer, antara lain melalui gerakan swadesi dan penguatan produksi pribumi.

- **Legitimasi moral perlawanan:** ajaran tentang keadilan dan penolakan terhadap kezaliman memberi bahasa dan motivasi bagi perjuangan.

### 6. Catatan Kritis

Agar kajian tetap objektif, perlu dicatat bahwa pergerakan nasional bersifat **majemuk**: ada arus nasionalis sekuler, arus Islam, dan arus sosialis, yang kadang bekerja sama dan kadang berselisih (misalnya perdebatan dasar negara pada 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan rumusan final 18 Agustus 1945). Karena itu, Sistem Ekonomi Pancasila Islam sebaiknya dipahami sebagai **sintesis dari berbagai arus tersebut**, bukan sebagai klaim bahwa satu kelompok saja yang membentuknya.

---

## D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

### 1. Makna Kebangkitan Nasional dan Perdebatan Historiografinya

Tanggal 20 Mei 1908, lahirnya Budi Utomo yang diprakarsai para pelajar STOVIA (antara lain Dr. Soetomo) dengan inspirasi dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo, ditetapkan sebagai **Hari Kebangkitan Nasional**. Penetapan ini dilakukan pada masa awal republik (1948) dan hingga kini diperingati secara resmi.

Sejarawan mencatat adanya **perdebatan historiografis** yang sehat: Budi Utomo pada awalnya bersifat Jawa-sentris dan didominasi kaum priyayi terpelajar, sedangkan Sarekat Islam sejak 1912 menjadi organisasi massa yang jangkauannya jauh lebih luas, mencakup pedagang dan rakyat kecil lintas daerah. Sebagian ahli mengusulkan agar peran Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam diberi tempat lebih besar dalam narasi kebangkitan nasional. Untuk tujuan kajian ini, yang penting