TUGAS KE 5 PRINSIP-PRINSIP INTEGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

 # SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

### Kajian Mendalam Bab 5

---

# BAB 5: PRINSIP-PRINSIP INTEGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

---

## A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi

### 1. Kedudukan Prinsip Ini

Prinsip pertama adalah **fondasi bagi lima prinsip lainnya**. Tanpa pengakuan bahwa ada sumber nilai yang melampaui kepentingan manusia, keadilan, kekeluargaan, keseimbangan, dan keberlanjutan mudah berubah menjadi sekadar kesepakatan yang dapat dinegosiasikan sesuai kepentingan kuat-lemah. Prinsip ketuhanan memberi **jangkar normatif** yang tidak bergantung pada perubahan kekuasaan dan selera pasar.

### 2. Rumusan dalam Pancasila dan Konstitusi

- **Sila pertama**, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi sila yang menjiwai sila-sila lainnya (Bab 1.E).

- **Pembukaan UUD 1945** alinea ketiga menyatakan kemerdekaan dicapai "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", yang menunjukkan dimensi religius dalam kesadaran kebangsaan.

- **Pasal 29 ayat (1)** menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan **ayat (2)** menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

- Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, Mubyarto menyebut **rangsangan moral** di samping rangsangan ekonomi dan sosial sebagai penggerak roda perekonomian (Bab 4.A).

Ketuhanan dalam Pancasila bersifat **inklusif**: ia menaungi seluruh agama yang diakui dan dianut warga, bukan hanya satu agama. Ini penting agar prinsip ini tidak ditafsirkan sebagai dasar eksklusivisme ekonomi.

### 3. Rumusan dalam Islam: Tauhid sebagai Poros

Dalam Islam, tauhid bukan hanya keyakinan teologis tetapi poros etika-ekonomi. Syed Nawab Haider Naqvi dalam karyanya tentang etika ekonomi Islam merumuskan **empat aksioma**: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*'adl wa ihsan*, *equilibrium*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*fard*). Ismail al-Faruqi menekankan tauhid sebagai prinsip pertama yang mengatur seluruh kegiatan ilmu dan peradaban. Dari tauhid mengalir beberapa norma ekonomi:

1. **Allah sebagai pemilik hakiki**; manusia sebagai pemegang amanah (QS. Al-Baqarah: 284; QS. Al-Hadid: 7), sehingga seluruh kepemilikan bersyarat dan bertanggung jawab.

2. **Halal-haram sebagai batas**: perolehan dan pemanfaatan harta dibatasi oleh ketentuan syariah.

3. **Kerja sebagai ibadah**: motif berusaha tidak hanya laba, tetapi juga pengabdian dan keberkahan.

4. **Akuntabilitas dunia-akhirat**: hadits riwayat at-Tirmidzi menyebut bahwa setiap hamba kelak ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan.

5. **Larangan ketaatan mutlak pada selain Allah**, yang berimplikasi pada penolakan terhadap penghambaan ekonomi: kerja yang menindas, jerat utang yang menjerat, dan pemujaan terhadap harta (*materialisme*).

### 4. Titik Temu dan Jembatan Konseptual

| Dimensi | Pancasila | Islam | Titik temu |

|---|---|---|---|

| Sumber nilai tertinggi | Ketuhanan YME | Tauhid | Ada otoritas moral di atas kepentingan manusia |

| Kedudukan harta | Harta tidak bersifat mutlak; ada fungsi sosial | Harta amanah | Kepemilikan bersyarat dan bertanggung jawab |

| Motif ekonomi | Rangsangan ekonomi, sosial, dan moral | Ibadah, falah, keberkahan | Motif tidak direduksi pada laba |

| Pertanggungjawaban | Hukum dan moral publik | Dunia dan akhirat | Pengawasan internal (nurani) melengkapi pengawasan eksternal (hukum) |

### 5. Penjabaran Kelembagaan dan Kebijakan

- **Tingkat individu:** etika kerja dan bisnis berbasis kejujuran, amanah, dan tanggung jawab; pendidikan karakter ekonomi.

- **Tingkat usaha:** tata kelola yang memuat kepatuhan syariah bagi lembaga yang berlabel syariah (Dewan Pengawas Syariah, fatwa DSN-MUI), kode etik usaha, dan jaminan produk halal (UU 33/2014).

- **Tingkat negara:** pemberantasan korupsi sebagai pengamalan nilai Ketuhanan dan keadilan; kebijakan publik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang dianut masyarakat.

- **Tingkat pendidikan:** mengintegrasikan etika dan spiritualitas dalam kurikulum ekonomi dan bisnis.

### 6. Catatan Kritis

Prinsip ketuhanan dapat disalahgunakan menjadi **simbolisme**: label religius pada produk atau kebijakan tanpa perubahan perilaku. Ia juga dapat disalahgunakan sebagai legitimasi politik. Karena itu ukuran keberhasilan prinsip ini bukan banyaknya simbol, tetapi **menurunnya korupsi, penipuan, dan eksploitasi**, serta meningkatnya kepercayaan (*trust*) dalam transaksi. Prinsip ini juga harus dijalankan dengan menjaga kebebasan beragama warga, sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2).

---

## B. Prinsip Keadilan Distributif: *'Adl wa Ihsan* dan Keadilan Sosial Pancasila

### 1. Dua Rumusan, Satu Orientasi

**Pancasila** merumuskan tujuan akhirnya sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima). **Islam** merumuskan perintah keadilan dalam QS. An-Nahl ayat 90: Allah memerintahkan *al-'adl wal ihsan*, yaitu keadilan dan kebajikan. Kedua rumusan memandang keadilan bukan hanya aturan main yang sama, tetapi juga **kepedulian aktif terhadap yang lemah**.

### 2. Memahami *'Adl* dan *Ihsan*

- **'Adl** (keadilan): menempatkan hak pada pemiliknya, memberi setiap pihak apa yang menjadi haknya, dan menegakkan keseimbangan. Dalam ekonomi: kontrak yang adil, upah layak, timbangan yang jujur, dan hukum yang sama.

- **Ihsan** (kebajikan): melampaui batas hak yang wajib; memberi lebih, memudahkan, dan berempati. Contohnya QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan memberi tenggang waktu bagi debitur yang kesulitan, dan menyebut bahwa menyedekahkan (membebaskan) utang itu lebih baik.

Dengan demikian, keadilan Islam bersifat **dua lapis**: lapis wajib (hak yang harus ditunaikan) dan lapis anjuran (kebajikan sukarela). Lapis pertama ditegakkan oleh hukum, lapis kedua oleh kesadaran moral dan budaya filantropi.

### 3. Tipologi Keadilan dalam Pemikiran Pancasila

Notonagoro membedakan tiga macam keadilan yang relevan bagi analisis ekonomi:

| Jenis keadilan | Makna | Contoh dalam ekonomi |

|---|---|---|

| **Komutatif** | Keadilan dalam pertukaran antarindividu | Harga dan timbangan wajar, kontrak tanpa penipuan |

| **Distributif** | Pembagian beban dan manfaat oleh negara/masyarakat kepada warga | Pajak progresif, subsidi tepat sasaran, layanan dasar |

| **Legal/sosial** | Kewajiban warga terhadap negara dan kebaikan bersama | Ketaatan pajak, partisipasi pembangunan |

Islam memiliki padanan: keadilan transaksional (hukum akad), keadilan distributif (zakat, waris, larangan penimbunan), dan keadilan sosial-politik (tanggung jawab penguasa).

### 4. Tiga Tahap Distribusi

Keadilan distributif dapat diwujudkan pada tiga tahap yang saling melengkapi:

1. **Pra-produksi (akses pada sumber daya):** pemerataan akses terhadap tanah, modal, pendidikan, dan informasi. Dalam Islam, prinsip *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati) memberi hak bagi penggarap, sedangkan dalam Indonesia dikenal agenda reforma agraria sejak UUPA 1960.

2. **Saat produksi (pembagian hasil):** upah layak, bagi hasil yang adil (mudharabah, musyarakah, muzara'ah), dan perlindungan pekerja.

3. **Pasca-produksi (redistribusi):** instrumen pembagian ulang bagi yang kurang beruntung: zakat, infaq, shadaqah, wakaf, pajak progresif, jaminan sosial.

### 5. Landasan Normatif Distribusi

- **QS. Al-Hasyr ayat 7**: harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya.

- **QS. Adz-Dzariyat ayat 19**: dalam harta orang-orang yang bertakwa terdapat hak bagi peminta dan orang miskin yang tidak meminta.

- **QS. At-Taubah ayat 60**: delapan golongan penerima zakat.

- **Pasal 34 UUD 1945**: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (ayat 2, hasil amandemen).

- **Pasal 27 ayat (2)**: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

### 6. Penjabaran Kelembagaan dan Kebijakan

- **Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf** dikelola melalui BAZNAS, LAZ, dan BWI (UU 23/2011 dan UU 41/2004).

- **Jaminan sosial nasional** melalui UU SJSN (UU 40/2004) dan UU BPJS (UU 24/2011) sebagai wujud tanggung jawab negara.

- **Perpajakan yang berkeadilan**, termasuk pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam ketentuan tertentu, sehingga beban ganda dapat dikurangi.

- **Pemberdayaan UMKM** melalui pembiayaan mikro, termasuk BMT dan koperasi syariah, serta program perlindungan sosial.

- **Zakat produktif**: tidak hanya konsumtif, tetapi diarahkan sebagai modal usaha agar mustahik dapat menjadi muzakki di masa depan.

### 7. Keadilan dan Efisiensi

Perdebatan klasik ekonomi menempatkan keadilan (pemerataan) berhadapan dengan efisiensi (pertumbuhan). Konstitusi Indonesia merumuskan jalan keluarnya pada Pasal 33 ayat (4): **efisiensi berkeadilan**. Dalam perspektif Islam, efisiensi dihargai (larangan pemborosan, anjuran produktivitas), tetapi bukan tujuan tertinggi; ia dibingkai oleh keadilan dan maqashid. Karena itu kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan namun melebarkan ketimpangan secara tajam perlu dikoreksi, tanpa mematikan insentif produktif.

### 8. Catatan Kritis

- Capaian distribusi harus diukur dengan **indikator empiris** (misalnya rasio Gini, tingkat kemiskinan, dan akses layanan dasar) dari sumber resmi mutakhir, bukan hanya dengan klaim normatif.

- Potensi zakat Indonesia sering dinyatakan sangat besar, tetapi realisasi penghimpunan masih jauh lebih kecil; angka-angka terbaru perlu diverifikasi pada publikasi BAZNAS.

- Instrumen filantropi **tidak menggantikan** tanggung jawab negara, melainkan melengkapi. Keadilan struktural (misalnya akses tanah, kebijakan upah, dan regulasi pasar) tetap memerlukan kebijakan publik.

---

## C. Prinsip Kekeluargaan dan *Ta'awun*: Koperasi dalam Perspektif Islam

### 1. Kekeluargaan sebagai Prinsip Organisasi Ekonomi

Bab 3.B telah menelusuri akar historis gotong royong dan ta'awun. Pada bab ini, kita menempatkannya sebagai **prinsip organisasi**: bagaimana kekeluargaan menentukan bentuk lembaga, relasi antarpelaku, dan cara pengambilan keputusan.

Dalam rumusan asli Pasal 33 beserta penjelasannya, koperasi disebut sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Setelah amandemen 2002, penjelasan itu tidak lagi menjadi bagian resmi UUD, tetapi asas kekeluargaan tetap tercantum dalam ayat (1). Bung Hatta menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi **gerakan pendidikan dan pembentukan watak** yang menumbuhkan kemandirian dan solidaritas.

### 2. Prinsip Universal Koperasi

Gerakan koperasi dunia, sejak Rochdale Equitable Pioneers (1844), merumuskan prinsip-prinsip yang dikodifikasi oleh Aliansi Koperasi Internasional (ICA) antara lain: keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian demokratis oleh anggota (satu anggota satu suara); partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan kemandirian; pendidikan, pelatihan, dan informasi; kerja sama antarkoperasi; dan kepedulian terhadap komunitas.

### 3. Pemetaan Prinsip Koperasi dan Prinsip Islam

| Prinsip koperasi | Padanan nilai dalam Islam | Keterangan |

|---|---|---|

| Keanggotaan sukarela dan terbuka | *Taradhin* (kerelaan) dalam akad; QS. An-Nisa: 29 | Tidak ada pemaksaan dalam berkontrak |

| Satu anggota satu suara | Syura (QS. Asy-Syura: 38) | Keputusan kolektif, bukan dominasi modal |

| Partisipasi ekonomi anggota dan pembagian sisa hasil usaha | Syirkah/musyarakah: pembagian untung-rugi sesuai kesepakatan dan kontribusi | Risiko ditanggung bersama |

| Pendidikan dan pelatihan | Kewajiban menuntut ilmu; pemberdayaan | Membentuk kapasitas dan akhlak |

| Kepedulian terhadap komunitas | Ta'awun (QS. Al-Ma'idah: 2); zakat, infaq, wakaf | Orientasi sosial |

| Kerja sama antarkoperasi | Ukhuwwah dan ta'awun lintas lembaga | Solidaritas jaringan |

### 4. Koperasi dalam Fikih Muamalah

Banyak ulama dan lembaga fatwa kontemporer menilai koperasi **dapat diterima** secara syariah selama akad dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur yang dilarang. Koperasi sering dianalogikan dengan *syirkah ta'awuniyah* (kemitraan tolong-menolong), yaitu bentuk kerja sama yang tujuan utamanya melayani kebutuhan anggota. Titik krusialnya ada pada **instrumen keuangannya**:

- Koperasi simpan pinjam konvensional umumnya memakai bunga sehingga menimbulkan persoalan riba (lihat sub-bab E).

- Koperasi syariah, misalnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**, memakai akad syariah: mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh hasan. BMT memiliki dua fungsi: *baitul tamwil* (pembiayaan usaha produktif) dan *baitul maal* (pengelolaan zakat, infaq, wakaf).

### 5. Wajah Kelembagaan di Indonesia

- **Dasar hukum:** Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 menjadi rujukan utama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sempat menggantikannya, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014, sehingga UU 25/1992 kembali berlaku. Karena regulasi sektor ini beberapa kali berubah, pembaca perlu memeriksa status hukum terbaru.

- **Pengalaman sejarah:** pada masa Orde Baru, Koperasi Unit Desa (KUD) tumbuh luas, tetapi sering dikritik karena bersifat *top-down* dan bergantung pada negara, bukan lahir dari prakarsa anggota. Istilah "koperasi papan nama" mencerminkan kritik terhadap koperasi yang ada secara formal tetapi tidak aktif.

- **Gerakan terbaru:** pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa/kelurahan dalam skala besar pada 2025 (dikenal sebagai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Perkembangan dan capaiannya perlu dikaji dengan data resmi terbaru; dari sudut kajian ini, ujian utamanya adalah apakah koperasi tumbuh dari **partisipasi anggota** atau sekadar dibentuk dari atas.

### 6. Koperasi dan Prinsip Lain dalam Satu Kerangka

Koperasi menjadi contoh ideal sintesis karena ia mewujudkan beberapa prinsip sekaligus: **ketuhanan** (etika dan amanah dalam pengelolaan), **keadilan** (pembagian sisa hasil usaha menurut jasa dan partisipasi), **kekeluargaan** (kepemilikan dan pengendalian bersama), **demokrasi ekonomi** (satu orang satu suara), dan **anti-eksploitasi** (menghindarkan anggota dari rentenir dan tengkulak).

### 7. Catatan Kritis

- **Tata kelola:** kegagalan koperasi sering berakar pada lemahnya manajemen, pengawasan, dan transparansi, bukan pada gagasannya. Akuntabilitas keuangan dan audit syariah (untuk koperasi syariah) perlu diperkuat.

- **Skala dan daya saing:** koperasi perlu inovasi (digitalisasi, rantai pasok, agregasi produk) agar mampu bersaing tanpa meninggalkan identitasnya.

- **Risiko "syariah label":** koperasi syariah harus menunjukkan perbedaan substansial, misalnya melalui porsi pembiayaan bagi hasil dan sektor riil, bukan hanya mengganti istilah.

- **Kekeluargaan bukan nepotisme:** asas kekeluargaan perlu dibatasi oleh prinsip keadilan dan profesionalisme, agar tidak berubah menjadi favoritisme.

---

## D. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*) dan Demokrasi Ekonomi

### 1. Keseimbangan sebagai Prinsip Struktural

Prinsip keseimbangan menjawab pertanyaan: bagaimana sistem ini menghindari dua kutub ekstrem (individualisme vs kolektivisme, materialisme vs asketisme, pasar vs negara)? Jawabannya adalah **tawazun**: menempatkan berbagai kepentingan pada proporsi yang tepat.

### 2. Landasan dalam Islam

- **QS. Ar-Rahman ayat 7-9**: Allah meninggikan langit dan meletakkan neraca (*mizan*), agar manusia tidak melampaui batas dalam neraca, menegakkan timbangan dengan adil, dan tidak mengurangi timbangan.

- **QS. Al-Baqarah ayat 143**: umat Islam dijadikan *ummatan wasathan* (umat pertengahan).

- **QS. Al-Isra ayat 29**: jangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher (kikir) dan jangan terlalu mengulurkannya (boros).

- **QS. Al-Furqan ayat 67**: ciri hamba Allah yang berbelanja tidak berlebihan dan tidak kikir, tetapi di antara keduanya.

- **QS. Al-Qashash ayat 77**: carilah negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia.

### 3. Landasan dalam Pancasila dan Konstitusi

- **Sila keempat** dan **Pasal 33** mengembangkan demokrasi ekonomi: perekonomian disusun berdasarkan musyawarah dan kepentingan bersama.

- **Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998** tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menegaskan keberpihakan pada ekonomi rakyat, usaha kecil, menengah, dan koperasi.

- **Pasal 33 ayat (4)** menyebut kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- Mubyarto menekankan **keseimbangan antara perencanaan sentral dan desentralisasi** sebagai ciri Ekonomi Pancasila.

### 4. Dimensi-Dimensi Keseimbangan

| Dimensi | Dua kutub yang dihindari | Rumusan keseimbangan |

|---|---|---|

| Individu-masyarakat | Egoisme vs pengabaian hak pribadi | Hak milik diakui, tetapi memiliki fungsi sosial |

| Materi-spiritual | Materialisme vs pengingkaran dunia | Dunia sebagai ladang akhirat; kesejahteraan material tetap dicari |

| Pasar-negara | Pasar bebas tanpa kendali vs sentralisasi total | Pasar terkelola; negara menguasai sektor vital dan mengawasi |

| Pusat-daerah | Sentralisasi vs fragmentasi | Perencanaan nasional dan otonomi daerah |

| Pertumbuhan-pemerataan | Mengejar angka vs pemerataan tanpa produktivitas | Efisiensi berkeadilan |

| Konsumsi-tabungan/investasi | Boros vs kikir | Moderasi (*iqtishad*) |

| Generasi kini-mendatang | Eksploitasi sekarang vs stagnasi | Keberlanjutan (lihat sub-bab F) |

| Hak-kewajiban | Menuntut tanpa memberi | Keseimbangan hak dan tanggung jawab |

### 5. Demokrasi Ekonomi: Makna dan Wujud

Demokrasi ekonomi berarti bahwa **partisipasi dalam keputusan dan manfaat ekonomi tidak dimonopoli segelintir pihak**. Ia melengkapi demokrasi politik: kedaulatan rakyat tidak lengkap bila kekuasaan ekonomi terkonsentrasi. Dari perspektif Islam, demokrasi ekonomi selaras dengan **syura** (musyawarah), **taradhin** (kerelaan dalam akad), dan larangan penguasaan sumber daya publik oleh segelintir orang.

Wujud kelembagaannya antara lain:

- **Koperasi dan usaha bersama** dengan kendali anggota.

- **Keberpihakan pada UMKM** (UU 20/2008 tentang UMKM) dalam akses pembiayaan, pasar, dan pengadaan.

- **Partisipasi publik dalam perencanaan** (Musrenbang) dan transparansi anggaran.

- **Perlindungan persaingan usaha** dan anti-monopoli (sub-bab E).

- **Representasi pekerja** dan dialog sosial dalam hubungan industrial.

- **Pengelolaan sumber daya oleh negara** untuk kemakmuran rakyat dengan pengawasan publik. Dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (antara lain terkait Undang-Undang Migas), makna "dikuasai oleh negara" diuraikan mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

### 6. Tawazun dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter

Prinsip keseimbangan menuntut kebijakan makro yang hati-hati: anggaran yang tidak boros dan tidak mengorbankan belanja sosial, pengelolaan utang yang menjaga kemandirian dan keberlanjutan, serta kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga agar daya beli rakyat kecil tidak tergerus. Sukuk negara dan instrumen berbasis aset riil dapat membantu mengaitkan pembiayaan dengan sektor riil.

### 7. Catatan Kritis

Keseimbangan bukan kompromi tanpa arah. Tantangannya adalah **menentukan titik keseimbangan yang tepat pada konteks tertentu** melalui data dan musyawarah, bukan slogan. Demokrasi ekonomi juga dapat tergelincir menjadi populisme jika tidak disertai disiplin fiskal dan tata kelola yang baik.

---

## E. Prinsip Larangan Eksploitasi: Anti-Monopoli dalam Pancasila dan Riba dalam Islam

### 1. Dua Bentuk Eksploitasi, Dua Pintu Masuk

Eksploitasi ekonomi dapat terjadi lewat