TUGAS KE 7 EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

 # SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

### Kajian Mendalam Bab 7

---

# BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

---

## A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

### 1. Mengapa Label "Jalan Tengah" Tidak Cukup

Dalam wacana ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam, ungkapan "bukan kapitalis, bukan sosialis, melainkan jalan tengah" sangat populer. Ungkapan ini mengandung kebenaran sebagian, tetapi bermasalah bila dijadikan definisi:

1. **Ia mendefinisikan diri melalui penolakan.** Sistem yang hanya dikenali dari apa yang ditolaknya belum memiliki identitas positif.

2. **Ia mengandaikan satu garis lurus.** Seakan-akan semua sistem ekonomi berada pada satu spektrum antara pasar penuh dan negara penuh, dan sistem kita berada di titik tengahnya. Padahal perbedaan yang paling penting mungkin berada pada **sumbu lain**, misalnya sumbu nilai (sekuler atau transenden) dan sumbu tujuan.

3. **Ia mudah ditiru oleh klaim lain.** Hampir semua ekonomi campuran modern, negara kesejahteraan Nordik, ekonomi pasar sosial Jerman, dan pendekatan "jalan ketiga" ala Anthony Giddens (1998) juga mengaku berada di antara dua kutub. Jika kekhasan hanya terletak pada "di tengah", ia tidak dapat dibedakan dari mereka.

4. **Ia tidak menjelaskan mengapa titik tengah itu yang benar.** Titik tengah antara dua keliru tidak otomatis benar; ia memerlukan dasar normatif dan empiris sendiri.

Sebaliknya, konsep *wasathiyyah* (moderasi) dalam Islam bukan sekadar posisi di tengah antara dua ekstrem, tetapi **sikap adil dan proporsional yang ditentukan oleh nilai**: tengah dalam arti tepat, bukan sekadar separuh-separuh. Pemahaman yang lebih tepat ini yang dipakai bab ini.

### 2. Peta Multi-Sumbu: Di Mana Perbedaan yang Sesungguhnya

Kapitalisme dan sosialisme terutama berbeda pada dua sumbu: **kepemilikan** (swasta atau negara) dan **koordinasi** (pasar atau perencanaan pusat). Sintesis Pancasila-Islam berbeda pada sumbu-sumbu tambahan:

| Sumbu | Pertanyaan kunci | Kapitalisme | Sosialisme | Pancasila-Islam |

|---|---|---|---|---|

| 1. Kepemilikan | Siapa yang menguasai sumber daya? | Dominan swasta | Dominan negara/kolektif | Majemuk dan berstatus amanah |

| 2. Koordinasi | Bagaimana keputusan diselaraskan? | Pasar dan harga | Perencanaan pusat | Pasar beretika, syura, ta'awun, perencanaan indikatif |

| 3. Sumber nilai | Dari mana norma ekonomi berasal? | Sekuler (preferensi dan kontrak) | Sekuler-materialis (ideologi kelas) | Transenden yang inklusif (Ketuhanan/tauhid) |

| 4. Tujuan | Apa yang dimaksimalkan? | Utilitas, laba, pertumbuhan | Kesetaraan, kemajuan kolektif | Falah dan keadilan sosial |

| 5. Subjek manusia | Manusia itu apa? | Individu otonom | Makhluk kelas/kolektif | Makhluk relasional: individu-sosial-ilahiah |

| 6. Pagar kontrak | Apa yang dilarang secara struktural? | Penipuan dan pelanggaran kontrak | Kepemilikan pribadi atas alat produksi | Riba, gharar, maysir, ihtikar, eksploitasi |

| 7. Distribusi | Siapa yang mengoreksi hasil pasar? | Pajak dan filantropi sukarela | Negara | Wajib-sosial (zakat, pajak) dan sukarela (infaq, wakaf), plus koperasi |

| 8. Cakrawala waktu | Sejauh apa tanggung jawabnya? | Horizon pasar | Horizon rencana | Antargenerasi dan akhirat |

Dari peta ini terlihat bahwa sintesis Pancasila-Islam **tidak sekadar berada di antara** kapitalisme dan sosialisme; pada sumbu 3, 4, 5, 6, dan 8 ia mengajukan jawaban yang berbeda dari keduanya, sementara pada sumbu 1 dan 2 ia memang memakai unsur dari keduanya.

### 3. Mengapa Bukan Kapitalisme

Sintesis ini menerima beberapa unsur kapitalisme: kepemilikan swasta, pasar sebagai mekanisme alokasi yang efisien, insentif usaha, dan inovasi. Namun ia menolak beberapa premis intinya:

- **Premis nilai:** bahwa perilaku ekonomi dapat dipahami dan dinilai bebas nilai (Bab 1.B).

- **Premis tujuan:** bahwa maksimalisasi laba atau utilitas adalah ukuran tertinggi.

- **Premis kepemilikan:** bahwa hak milik bersifat hampir mutlak dan tidak membawa kewajiban sosial yang melekat.

- **Premis keuangan:** bahwa utang berbunga sebagai instrumen utama adalah netral secara moral.

- **Premis distribusi:** bahwa hasil pasar pada dasarnya adil, dan koreksi bersifat sekunder.

### 4. Mengapa Bukan Sosialisme

Sintesis ini menerima beberapa unsur sosialisme: perhatian pada keadilan distributif, kepemilikan kolektif atas sumber daya vital, dan peran negara yang aktif. Namun ia menolak:

- **Materialisme dan penyingkiran agama** sebagai dasar pandangan hidup.

- **Penghapusan kepemilikan pribadi** atas alat produksi sebagai prinsip.

- **Perencanaan pusat total** sebagai pengganti pasar, dengan segala persoalan informasi dan insentifnya.

- **Perjuangan kelas** sebagai satu-satunya penjelasan dan penggerak perubahan sosial.

### 5. Mengapa Bukan Sekadar Ekonomi Campuran atau Negara Kesejahteraan

Ekonomi campuran dan negara kesejahteraan modern memang mirip pada tataran **struktur** (ada pasar, ada negara, ada jaminan sosial). Perbedaan yang diklaim sintesis ini terletak pada **fondasi dan komposisi**:

| Pembeda | Ekonomi campuran/negara kesejahteraan | Sintesis Pancasila-Islam |

|---|---|---|

| Fondasi nilai | Umumnya sekuler; legitimasi dari kontrak sosial dan kebijakan | Transenden inklusif; legitimasi dari kontrak sosial sekaligus nilai ilahiah |

| Pagar keuangan | Regulasi prudensial; bunga lazim | Larangan riba, gharar, maysir pada sektor yang memilih syariah; pilihan bagi hasil |

| Redistribusi | Pajak dan transfer negara | Pajak dan transfer negara, ditambah zakat dan wakaf sebagai kewajiban dan amanah keagamaan |

| Bentuk usaha | Korporasi dan perusahaan negara dominan | Koperasi dan usaha bersama diposisikan sebagai sokoguru |

| Motivasi | Insentif material dan kewargaan | Insentif material, sosial, moral, dan ibadah |

| Tujuan | Kesejahteraan dan keamanan sosial | Kesejahteraan lahir-batin (falah), keadilan sosial, dan keberlanjutan antargenerasi |

Kejujuran ilmiah menuntut pengakuan bahwa **sebagian pembeda ini bersifat normatif dan kelembagaan, belum terbukti membuahkan hasil yang berbeda secara empiris**. Hal ini dibahas pada sub-bab E.

### 6. Tiga Uji Kekhasan

Agar klaim "sistem sendiri" tidak berhenti sebagai slogan, kajian ini mengajukan tiga uji:

1. **Uji nilai:** apakah sistem memiliki sumber nilai, tujuan, dan ukuran keberhasilan yang dapat dibedakan secara jelas dari sistem lain?

2. **Uji kelembagaan:** apakah sistem memiliki aturan dan lembaga yang tidak ada, atau tidak sentral, pada sistem lain?

3. **Uji hasil:** apakah sistem, bila diterapkan, menghasilkan kinerja dan pola distribusi yang dapat diamati berbeda dan lebih baik menurut ukurannya sendiri maupun ukuran pihak lain?

Penilaian awal: sintesis Pancasila-Islam **lulus uji 1 dengan jelas**, **lulus sebagian uji 2** (zakat dan wakaf yang dilembagakan, larangan riba dalam keuangan syariah, koperasi sebagai sokoguru, penguasaan negara atas cabang produksi vital), dan **belum tuntas uji 3**, karena bukti empirisnya masih terbatas, bercampur dengan banyak faktor lain, dan perlu penelitian yang lebih ketat.

### 7. Perdebatan Internal yang Perlu Diakui

Dalam sejarahnya, gagasan Ekonomi Pancasila didukung antara lain oleh Mubyarto dan Sri-Edi Swasono, sementara sebagian ekonom arus utama mempertanyakan apakah ia memiliki kerangka teoretis yang operasional atau lebih merupakan seruan normatif. Di kalangan ekonom Muslim, perdebatan serupa muncul tentang apakah ekonomi Islam merupakan sistem, paradigma, atau sekadar etika yang ditambahkan pada ilmu ekonomi (Bab 4.C). Kritik-kritik ini bukan musuh klaim kekhasan, melainkan **alat uji** yang membuatnya lebih matang.

---

## B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

### 1. Memaknai "Orisinalitas" secara Jujur

Orisinalitas tidak berarti **kemurnian** (bebas dari pengaruh luar) dan tidak berarti **keunikan mutlak** (tidak ada padanannya di dunia). Orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan memiliki tiga makna:

1. **Orisinalitas komposisi:** penggabungan unsur-unsur tertentu menjadi satu kerangka yang koheren.

2. **Orisinalitas kontekstual:** jawaban atas masalah dan sejarah suatu masyarakat tertentu.

3. **Orisinalitas penjabaran:** inovasi kelembagaan dan kebijakan yang lahir dari proses itu.

### 2. Akar Lokal

Bab 3 telah menunjukkan beberapa akar lokal: tradisi gotong royong, bagi hasil adat (maro, mertelu, mawah, tesang), lumbung desa, hak ulayat, subak, dan musyawarah desa. Dalam perumusan konstitusi, gagasan kekeluargaan muncul antara lain dalam pemikiran Soepomo tentang negara integralistik (31 Mei 1945) dan dalam pemikiran Hatta tentang koperasi dan demokrasi ekonomi. Hukum agraria nasional (UUPA 1960) secara eksplisit mengakui hak ulayat (Pasal 3) dan menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat (Pasal 5).

**Catatan jujur.** Para sejarawan dan ahli hukum mencatat bahwa para perumus tidak hanya menggali dari tanah Indonesia, tetapi juga membaca dan belajar dari gerakan koperasi Eropa, pemikiran sosialis, nasionalisme modern, dan tradisi Islam. Soekarno sendiri menyebut Pancasila "digali" dari bumi Indonesia, tetapi penggaliannya berlangsung dalam dialog dengan gagasan dunia. Hal ini bukan kelemahan: orisinalitas komposisi justru lahir dari dialog itu. Perdebatan antara pandangan integralistik Soepomo dan pandangan yang lebih menekankan hak individu (Hatta, Yamin) di BPUPKI juga menunjukkan bahwa "kekeluargaan" sendiri bukan konsep yang tunggal maknanya.

### 3. Nilai Universal Islam

Dari Islam, sintesis ini membawa nilai dan norma yang dipandang universal oleh pemeluknya dan relevan lintas ruang-waktu: tauhid dan amanah, keadilan (*'adl*) dan kebajikan (*ihsan*), maqashid syariah, larangan riba, gharar, maysir, dan eksploitasi, kewajiban zakat serta anjuran infaq, shadaqah, dan wakaf, dan etika perniagaan. Nilai-nilai ini memiliki tradisi intelektual yang panjang (Bab 4.C) sehingga memberi **kedalaman normatif dan perangkat hukum yang rinci** yang tidak dimiliki Pancasila sebagai kerangka umum.

**Catatan.** Universalitas di sini berarti klaim keberlakuan bagi umat Islam dan, pada tingkat prinsip (keadilan, kejujuran, anti-eksploitasi), kemungkinan dialog lintas iman. Ia tidak berarti bahwa seluruh perangkat hukum fikih otomatis menjadi hukum negara bagi seluruh warga (Bab 4.E).

### 4. Konteks Global: Kesamaan dan Tantangan

Sintesis ini lahir dan berkembang dalam konteks global yang memberi baik peluang maupun tekanan:

- **Pengalaman krisis.** Krisis moneter 1997-1998 yang memukul Indonesia dengan keras mendorong pencarian kembali ekonomi kerakyatan, sedangkan krisis finansial global 2008 membuka ruang bagi diskusi tentang keuangan berbasis aset riil dan etika keuangan. Perlu dicatat bahwa penjelasan penyebab krisis masih diperdebatkan.

- **Perkembangan keuangan syariah global.** Industri keuangan syariah berkembang di banyak negara, termasuk di luar dunia Muslim, sehingga Indonesia berada dalam jejaring praktik dan standar internasional.

- **Agenda keberlanjutan global.** SDGs, keuangan hijau, pembiayaan berdampak (*impact investing*), dan konsep ESG memperlihatkan konvergensi dengan nilai keberlanjutan dan keadilan sosial. Instrumen seperti sukuk hijau negara dan inovasi seperti sukuk terkait wakaf tunai (*Cash Waqf Linked Sukuk*, diterbitkan Pemerintah Indonesia sejak 2020) menunjukkan upaya mempertemukan instrumen keuangan modern dengan filantropi Islam.

### 5. Perbandingan dengan Gagasan Serupa di Dunia

Sintesis ini bukan satu-satunya upaya membangun ekonomi berbasis nilai dan komunitas. Beberapa contoh pembanding:

| Gagasan/model | Asal | Persamaan | Perbedaan pokok |

|---|---|---|---|

| Ekonomi pasar sosial | Jerman (Müller-Armack, Erhard) | Pasar dibingkai aturan dan keadilan sosial | Fondasi sekuler-liberal dan kristen-sosial; tidak berbasis tauhid atau kekeluargaan |

| Model Nordik | Skandinavia | Jaminan sosial luas, kepercayaan sosial tinggi | Pajak dan negara kesejahteraan sebagai instrumen utama; sekuler |

| Koperasi Mondragon | Basque, Spanyol (sejak 1956) | Kepemilikan dan kendali pekerja, solidaritas | Jaringan koperasi industri; tidak memiliki dimensi ketuhanan dan keuangan syariah |

| Buen Vivir/Sumak Kawsay | Tradisi adat Andes | Keselarasan dengan komunitas dan alam; kritik pada pembangunan berbasis pertumbuhan | Berakar pada kosmologi adat Andes; kerangka kelembagaan berbeda |

| Gross National Happiness | Bhutan | Kebahagiaan dan nilai spiritual dalam kebijakan | Berakar pada budaya Buddhis Bhutan; skala dan konteks berbeda |

| Ekonomi Islam global | Dunia Muslim | Tauhid, maqashid, riba, zakat | Tidak otomatis memuat gagasan kekeluargaan dan Pasal 33; konteks negara bervariasi |

Pelajaran penting: dunia memiliki banyak upaya membangun ekonomi berbasis nilai dan komunitas, sehingga **kekhasan Pancasila-Islam tidak terletak pada "satu-satunya" mencoba, tetapi pada kombinasi dan konteks Indonesia**. Perbandingan ini juga membuka peluang belajar timbal balik, misalnya dari pengelolaan koperasi industri (Mondragon) dan tata kelola kepercayaan sosial (Nordik).

### 6. Peta Asal-Usul Unsur Sintesis

| Unsur sintesis | Sumber utama | Status orisinalitas |

|---|---|---|

| Gotong royong dan kekeluargaan | Tradisi Nusantara; perumusan para pendiri | Berakar lokal; maknanya dinegosiasikan |

| Koperasi sebagai sokoguru | Gagasan Hatta; gerakan koperasi global | Adaptasi lokal atas model global |

| Tauhid dan amanah | Islam | Universal Islam; dikontekstualkan |

| Larangan riba, gharar, maysir | Islam | Universal Islam; diterapkan melalui dual banking |

| Zakat, infaq, shadaqah, wakaf | Islam; tradisi filantropi Nusantara | Universal Islam dan praktik lokal |

| Penguasaan negara atas cabang produksi vital | Pasal 33; pengalaman kolonial; fikih kepemilikan umum | Kombinasi lokal dan Islam |

| Musyawarah/syura | Tradisi desa dan Islam | Titik temu lokal-Islam |

| Maqashid sebagai kerangka evaluasi | Islam | Universal Islam; diterapkan pada konteks kebangsaan |

| Pasar dan insentif | Ekonomi umum | Diadopsi dan dibingkai |

| Indikator kesejahteraan multidimensi | Wacana global dan kajian Islam | Konvergensi global |

### 7. Kesimpulan Sub-Bab

Orisinalitas sistem ini bersifat **komposisional dan kontekstual**: ia menyatukan akar lokal, nilai Islam, dan pelajaran global dalam kerangka Pancasila. Klaim yang aman dan kuat adalah bahwa ia merupakan **sintesis khas Indonesia**, bukan bahwa seluruh unsurnya tidak pernah ada di tempat lain.

---

## C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

### 1. Mengapa Kepemilikan Menjadi Jantung Sistem

Pola kepemilikan menentukan siapa yang memutuskan, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menikmati hasil. Dalam perdebatan kapitalisme dan sosialisme, kepemilikan adalah garis pemisah utama. Sintesis Pancasila-Islam memilih **kepemilikan majemuk dalam bingkai amanah**, yaitu mengakui beberapa tipe kepemilikan yang masing-masing memiliki peran dan kewajiban.

### 2. Bingkai Dasar: Amanah Ilahi (*Istikhlaf*)

Dalam Islam, pemilik hakiki seluruh harta adalah Allah (QS. Al-Hadid: 7; QS. An-Nur: 33), dan manusia diposisikan sebagai pengelola yang diberi amanah (*mustakhlaf*). Konsekuensinya, kepemilikan manusia, baik individu, kelompok, maupun negara, **bersyarat**:

1. **Halal dalam perolehan:** melalui kerja, perniagaan sah, hibah, waris, dan penghidupan tanah mati (*ihya' al-mawat*), bukan melalui riba, penipuan, suap, atau perampasan.

2. **Halal dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan:** tidak boros dan tidak merusak (*israf*, *fasad*).

3. **Menunaikan hak orang lain dalam harta:** zakat, nafkah, dan kewajiban sosial.

4. **Tidak menimbulkan bahaya bagi pihak lain** (*la dharar wa la dirar*).

5. **Produktif dan tidak ditelantarkan.** Dalam riwayat sejarah, Umar bin al-Khattab menerapkan kebijakan bahwa tanah yang dipagari tetapi ditelantarkan selama tiga tahun dapat kehilangan hak pemiliknya.

Dalam **Pancasila dan hukum nasional**, bingkai serupa diwujudkan melalui prinsip fungsi sosial hak atas tanah (UUPA Pasal 6), kewajiban memelihara tanah (Pasal 15), dan ketentuan bahwa hak atas tanah dapat hapus karena ditelantarkan (Pasal 27). Keselarasan ini menunjukkan bahwa gagasan "kepemilikan sebagai amanah dengan fungsi sosial" memiliki padanan nyata dalam hukum Indonesia.

### 3. Tipologi dalam Fikih: Tiga Sektor Kepemilikan

Para pemikir Islam kontemporer, seperti Muhammad Baqir al-Sadr, merumuskan **tiga sektor kepemilikan** dalam ekonomi Islam:

| Tipe | Istilah fikih | Ciri | Contoh |

|---|---|---|---|

| **Individu** | *Milkiyyah fardiyyah/khashshah* | Dikuasai perorangan atau badan privat; dapat dialihkan | Rumah, usaha, tabungan, lahan pertanian pribadi |

| **Umum/kolektif** | *Milkiyyah 'ammah* | Dimiliki seluruh masyarakat; pengelolaannya demi kepentingan umum; tidak boleh dikuasai perorangan | Sumber daya vital (air, padang rumput, api/energi menurut hadits), jalan, laut, tambang besar menurut sebagian ulama |

| **Negara** | *Milkiyyah ad-daulah* | Aset yang dikelola pemerintah untuk kepentingan umum | Aset negara, fai', kharaj, tanah milik negara |

Selain itu terdapat bentuk khusus yang sering luput: **wakaf**. Pada wakaf, aset ditahan pokoknya dan manfaatnya dialirkan untuk tujuan sosial-keagamaan; ia tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Dalam istilah fikih, wakaf memisahkan antara pokok (*raqabah*) dan manfaat (*manfa'ah*), dan menciptakan **kepemilikan sosial-keagamaan yang permanen**. UUPA Pasal 49 mengakui perlindungan dan pengaturan perwakafan tanah milik.

### 4. Tipologi dalam Konstitusi dan Hukum Indonesia

Pasal 33 beserta peraturan turunannya mengenal beberapa tipe usaha dan kepemilikan:

| Tipe | Dasar | Contoh bentuk |

|---|---|---|

| **Swasta/individu** | Hak milik (UUPA, hukum perdata); kebebasan berusaha | Perusahaan swasta, UMKM, usaha perseorangan |

| **Kolektif-koperasi** | Pasal 33(1); UU Perkoperasian | Koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, koperasi syariah |

| **Kolektif-komunitas** | Hak ulayat (UUPA Pasal 3); hukum adat; UU Desa | Tanah dan hutan adat; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |

| **Sosial-keagamaan** | UU Wakaf; UU Zakat | Tanah dan aset wakaf, dana zakat yang dikelola amil |

| **Negara** | Pasal 33(2)-(3); UUPA Pasal 2 (hak menguasai negara) | BUMN, BUMD, pengelolaan sumber daya alam |

Perlu dicatat bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, "dikuasai oleh negara" tidak diartikan harus "dimiliki oleh negara" semata, tetapi mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Pemahaman ini penting karena membuka pilihan bentuk penguasaan yang tidak selalu berupa kepemilikan langsung.

### 5. Perbedaan Penting: Kepemilikan Umum Bukan Otomatis Kepemilikan Negara

Dalam fikih, kepemilikan umum (*'ammah*) dipahami sebagai milik **seluruh masyarakat**, dengan negara bertindak sebagai **pengelola atas nama masyarakat (wakil)**, bukan sebagai pemilik yang bebas memanfaatkan sesuka hati. Implikasinya: hasil pengelolaan sumber daya umum harus kembali untuk kepentingan umum, tidak boleh menjadi sumber rente bagi segelintir pejabat atau kelompok. Penafsiran ini selaras dengan konsep penguasaan negara untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 ayat 3). Dengan demikian, ukuran keberhasilan kepemilikan negara bukan pada besar kecilnya aset yang dikuasai, tetapi pada **sejauh mana